TRENDING
Pemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga Energi
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

BI: Uang Beredar di Masyarakat Capai Rp9.026,2 Triliun

Redaksi PajakOnline · 22 Jul 2024, 13.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencapai Rp9.026,2 triliun pada Juni 2024. Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan bahwa posisi M2 tersebut tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Mei 2024 sebesar 7,6% yoy.

“Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% yoy dan uang kuasi sebesar 7,7% yoy,” kata Erwin melalui keterangan resmi, Senin (22/7/2024).

Erwin menjelaskan, komponen M1 dengan pangsa 55,5% dari M2, tercatat sebesar Rp5.008,5 triliun atau tumbuh 7% yoy pada Juni 2024, lebih tinggi dari bukan sebelumnya 6,3% yoy.

Perkembangan M1 ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pada seluruh komponennya, terutama giro rupiah dan uang kartal di luar bank umum dan BPR.
Tercatat, uang kartal yang beredar di masyarakat sebesar Rp958,6 triliun pada Juni 2024, tumbuh 9% yoy, naik dari bulan sebelumnya 8,7% yoy.

Sementara itu, giro rupiah tercatat sebesar Rp1.733,8 triliun, atau tumbuh 9,3% yoy, naik dari 8,1% yoy pada bulan sebelumnya.

Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 46,2% terhadap M1, tercatat sebesar Rp2.316,0 triliun pada Juni 2024, juga tumbuh 4,5% yoy, lebih tinggi dari bulan sebelumnya 4,1% yoy.

Di sisi lain, uang kuasi dengan pangsa 43,7% dari M2, tercatat sebesar Rp3.948,1 triliun atau tumbuh 7,7% yoy, lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh 8,8% yoy.

Erwin menambahkan, perkembangan M2 pada Juni 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. Penyaluran kredit pada Juni 2024 tumbuh sebesar 11,5% yoy, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,4% yoy.

Erwin mengatakan, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 3,1% yoy, lebih baik dibandingkan pertumbuhan Mei 2024 sebesar 0,6% yoy. Adapun, tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh sebesar 14,0% yoy, setelah tumbuh sebesar 22,7% yoy pada Mei 2024.