TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Uang Beredar di Indonesia Rp9.175,8 Triliun per November 2024

·

Uang Beredar di Indonesia Rp9.175,8 Triliun per November 2024

PajakOnline | Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian Indonesia semakin kuat yang tercermin dari uang beredar dalam arti luas atau M2 mencapai Rp9.175,8 triliun per November 2024.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyebutkan posisi M2 tersebut tumbuh 7% (year on year/YoY) atau tumbuh lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 6,8%.

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 9,1% (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,3%," jelas Ramdan dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (24/12/2024).

Capaian uang beredar per November ini tercatat paling tinggi sepanjang tahun ini setelah sebelumnya pada Oktober 2024, pertumbuhan M2 terjadi lebih lambat dari Oktober 2023 yang mencapai 7,2%.

M1 merupakan jumlah uang beredar dalam arti sempit yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal termasuk uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat, sementara uang giral termasuk giro rupiah dan uang elektronik.

Tabungan rupiah milik masyarakat yang dapat ditarik sewaktu-waktu juga termasuk M1.

M2 terdiri dari M1 ditambah dengan uang kuasi dan surat berharga selain saham. Di mana uang kuasi terdiri dari simpanan berjanka (rupiah dan valas), tabungan lainnya (rupiah dan valas) serta giro valas.

Selain itu, M2 juga terdiri dari surat berharga selain saham.

Dia menjelaskan, perkembangan M2 pada November 2024 yang tumbuh lebih tinggi tersebut utamanya dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).

Penyaluran kredit tumbuh sebesar 10,1% (YoY) atau relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya. Sementara tagihan bersih kepada Pempus tumbuh sebesar 1,1% (YoY), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,1%. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 1,0% (YoY,) setelah tumbuh sebesar 1,6% pada Oktober 2024.

Melihat secara komponennya, uang beredar yang tumbuh paling tinggi yakni uang elektronik yang mencapai 15,3%, stabil dari bulan sebelumnya. BI mencatat pertumbuhan M2 yang stabil menunjukkan bahwa ekonomi memiliki cukup likuiditas untuk mendukung aktivitas bisnis dan konsumsi, sementara pertumbuhan M1 mencerminkan kecepatan peredaran uang tunai dalam ekonomi.

Berita lainnya di Headlines