PajakOnline.com—Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia turun menjadi USD390,2 miliar pada Oktober 2022 dari sebelumnya USD395,2 miliar pada September 2022 (month-to-month/mtm). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, penurunan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.
"Secara tahunan, posisi utang luar negeri Oktober 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen [yoy], lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen [yoy]," kata Erwin dalam keterangan resmi, Kamis (15/12/2022).
Sejak Maret 2022, dia mengatakan posisi dan pertumbuhan ULN pemerintah konsisten mengalami penurunan. Posisi ULN pemerintah pada Oktober 2022 tercatat USD179,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar USD182,3 miliar.
Dia mengatakan secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3 persen (yoy). "Penurunan ULN Pemerintah disebabkan oleh pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi," katanya.
Erwin menambahkan posisi pinjaman juga menurun seiring dengan pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Penarikan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," tutur Erwin. ULN Swasta Sama dengan ULN pemerintah, Erwin mengatakan posisi ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Oktober 2022 sebesar USD202,2 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD204,7 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 3,0 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman dan surat utang sehingga ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations). "masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen [yoy] dan 2,9 persen, yoy," katanya.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,2 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Oktober 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1 persen.
Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin.
