TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bioskop Buka Kembali di Makassar, Potensi Pajaknya Capai Rp16,8 Miliar

·

Bioskop Buka Kembali di Makassar, Potensi Pajaknya Capai Rp16,8 Miliar

PajakOnline.com—Kebijakan Pemkot Makassar mengizinkan bioskop kembali beroperasi memberikan dampak cukup baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Sebab, potensi penerimaan pajak bioskop cukup tinggi, mencapai Rp16,8 miliar setiap tahun.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Makassar, Adriyanto mengakui pendapatan pajak hiburan merosot tajam akibat panutupan bioskop di tengah pandemi ini. Apalagi, realisasi penerimaan pajak bioskop mencapai Rp1,4 miliar setiap bulan.

"Sebelum Covid-19 itu pendapatan kita khusus untuk bioskop Rp1,4 miliar per bulan, potensinya cukup besar. Jadi kita berharap bisa dibuka kembali supaya ada pemasukan tambahan," kata Adriyanto.

Adriyanto mengatakan, Bapenda Kota Makassar sudah tidak lagi menerima pemasukan pendapatan dari bioskop sejak April 2020. Bahkan, realisasi penerimaan pada Maret lalu justru mengalami penurunan jika dibandingkan dua bulan sebelumnya.

Pendapatannnya hanya Rp804 juta, turun hampir Rp500 juta dibandingkan pendapatan di Januari Rp1,38 miliar dan Februari Rp1,39 miliar. Sehingga dia berharap agar kebijakan ini bisa segera teralisasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi sejak April sampai sekarang sudah tidak ada lagi pemasukan dari bioskop," tuturnya.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menyampaikan kebijakan membuka kembali bioskop merupakan salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi di tengah pandemi. Apalagi, tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin meningkat.

"Jadi ini pertimbangan kita melonggarkan lagi sendi-sendi perekonomian kita salah satunya bioskop," kata Rudy.

Pemkot Makassar sementara menyusun nota kesepakatan. Namun dalam menentukan kesepakatan, dia meminta tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik pengusaha ataupun masyarakat yang tengah berjuang mengendalikan Covid-19.

Sehingga, jika kesepakatan itu sudah ditentukan maka pihaknya akan segera mengeluarkan surat rekomendasi untuk membuk kembali bioskop.

"Silahkan cari titik temu yang baik. Ini masih dirumuskan oleh tim. Kalau sudah sepakat segera kita buatkan rekomendasi. Semakin cepat ada kesepakatan, semakin cepat kita buka," ungkapnya.

Berita lainnya di Headlines