TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Membuat NPWP Badan Berbentuk Joint Operation Secara Online

· ·

Cara Membuat NPWP Badan Berbentuk Joint Operation Secara Online

PajakOnline.com—Istilah joint operation mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang. Joint operation adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam waktu tertentu. Artinya bahwa joint operation ini bersifat sementara tergantung seberapa lama pekerjaan atau hingga proyek tersebut selesai dikerjakan.

Dengan kata lain, joint operation adalah perusahaan yang bergabung menjadi satu. Pada umumnya, joint operation ini dilakukan untuk mengerjakan suatu proyek besar yang tidak sanggup dikerjakan oleh satu perusahaan saja maka dari itu perusahaan yang melakukan kerja sama tersebut bergabung untuk menyelesaikan proyek tersebut.

Terkait dengan perpajakan, joint operation juga memiliki kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan dengan bentuk joint operation wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tentunya harus memiliki NPWP guna mengurus perpajakannya. Perusahaan joint operation dapat membuat NPWP secara online.

Dengan adanya hal itu, Ditjen Pajak sudah menyediakan fitur e-Registration yang dapat diakses oleh masyarakat untuk pembuatan NPWP secara online. Apabila Anda belum mempunyai akun e-Registation, silahkan membuat akun terlebih dahulu dengan mengakses laman e-Reg Pajak dan pastikan bahwa Anda telah memiliki email pribadi aktif untuk dapat melakukan pendaftaran.

Berikut ini akan kami jabarkan satu per satu cara membuat NPWP badan dengan bentuk joint operation, yaitu:

1. Pertama, Anda harus memiliki akun terlebih dahulu dengan cara mengisi kolom email dan salin ulang captcha
sesuai dengan petunjuk yang tersedia.
2. Lalu, klik daftar.
3. Setelah sukses, silahkan cek kotak masuk email Anda.
4. Lalu, buka email aktivasi e-Reg dan klik link verifikasi.
5. Setelah Anda diarahkan untuk mengisi data dan informasi, silahkan pilih jenis WP Badan.
6. Kemudian, silahkan isi nama perusahaan tanpa perlu memasukkan PT, CV, atau bentuk perusahaan lainnya.
7. Selanjutnya, silahkan isi alamat email dan nomor ponsel serta pastikan bahwa keduanya aktif.
8. Lalu, Anda akan diarahkan untuk membuat password minimal 6 digit. Jika sudah, silahkan ulangi kembali password tersebut.
9. Apabila Anda sudah yakin bahwa semua data telah diisi dengan benar dan lengkap, silahkan klik daftar.
10. Setelah sukses, silahkan cek kembali email Anda dan buka email e-Registration.
11. Silahkan buka email aktivasi akun lalu klik link aktivasi.
12. Lalu, klik tulisan "Klik disini untuk memulai pendaftaran NPWP". Anda telah berhasil membuat akun e-Reg.
13. Silahkan lakukan login kembali.
14. Lalu, Anda akan diarahkan untuk mengisi beberapa form.
15. Siapkan dokumen yang akan diunggah yakni fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk joint operation dan fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk joint operation.
16. Kemudian, silahkan tunjukkan identitas diri pengurus bentuk joint operation dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk joint operation yang mencakup fotokopi NPWP bagi WNI dan paspor untuk
WNA serta fotokopi NPWP jika NWA telah tedafatar sebagai Wajib Pajak.
17. Jika permohonan diterima maka pemohon akan mendapatkan BPE. NPWP akan diterbitkan paling lambat 1 hari kerja setelah BPE diterbikan dan disampaikan melalui email, lalu Kepala KPP akan mengirimkan kartu NPWP. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines