TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Membuat NPWP UMKM dan Persyaratannya

· ·

Cara Membuat NPWP UMKM dan Persyaratannya

PajakOnline.com—Badan usaha terbagi menjadi dua macam, yakni profit oriented dan non profit oriented.

Badan usaha dengan profit oriented contohnya koperasi, UD, CV, PT, dan yayasan. Sementara yang tergolong ke dalam kelompok non profit oriented seperti perkumpulan dan organisasi .

Perlu diketahui UMKM termasuk kelompok badan usaha profit oriented. Ada beberapa syarat bagi UMKM jika ingin mengajukan pembuatan NPWP, di antaranya sebagai berikut:

- Akta pendirian usaha, lampirkan juga dokumen lainnya berkaitan dengan pendirian badan usaha.
- Ketika usaha Anda yaitu kantor cabang, dilampirkan dengan surat keterangan dari kantor pusat.
- Fotokopi atau scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah satu pengurus atau direktur badan usaha.
- Fotokopi atau scan surat izin usaha yang dirilis oleh dinas perdagangan atau DPMPTSP setempat.
- Surat keterangan sebagai kepastian keberadaan dan kebenaran kegiatan usaha, setidaknya diterbitkan oleh pejabat setingkat Lurah atau Kepala Desa.
- Kuitansi atau bukti pembayaran tagihan listrik.
- Surat Kuasa jika orang yang mengurus NPWP bukan pemilik dari KTP dan NPWP yang dilampirkan, kemudian dibubuhi dengan meterai.
- Mengisi formulir pendaftaran NPWP secara offline ataupun online.

Cara Membuat NPWP bagi UMKM

Setelah semua persyaratan dokumen siap, kemudian selanjutnya ke tahap membuat NPWP. Terdapat dua cara dalam membuat NPWP yaitu datang langsung ke kantor pelayanan pajak setempat atau mendaftar secara online.

1. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengunjungi situs pemerintah yakni www.pajak.go.id.
2. Jika laman sudah selesai dimuat, klik menu “e-Registration” atau tombol besar bertuliskan “Pendaftaran NPWP”. Anda akan dibawa menuju laman untuk mengisikan email dan password.
3. Bagi Anda yang belum memiliki akun, klik “Daftar” yang ada di bagian bawah.
4. Isikan alamat email dan chapta. Selanjutnya, Anda akan menerima pesan di email untuk melanjutkan prosesnya. Baca dengan seksama dan ikuti petunjuk membuat akun di dalam pesan tersebut.
5. Setelah memiliki akun, Anda bisa langsung kembali ke website dan log in menggunakan alamat email dan password.
6. Anda akan diminta untuk mengisi seluruh data yang dibutuhkan. Klik “daftar” jika sudah mantap dengan seluruh data yang Anda isikan.
7. Formulir registrasi wajib pajak akan dan surat terdaftar sementara akan dikirimkan kepada Anda. cetak dan tanda tangani kedua surat tersebut.
8. Lampirkan dokumen yang sudah ditandatangani beserta dokumen persyaratan yang telah Anda siapkan sebelumnya.
9. Tunggu beberapa hari untuk mendapatkan persetujuan dari kantor pajak setempat. Apabila pendaftaran Anda disetujui, kartu NPWP akan dikirimkan ke alamat Anda. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines