TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Mengajukan Permohonan Insentif Supertax Deduction Litbang Melalui OSS

·

Cara Mengajukan Permohonan Insentif Supertax Deduction Litbang Melalui OSS

PajakOnline.com—Insentif supertax deduction litbang adalah insentif yang diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) tertentu di Indonesia berupa penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hal itu, pemerintah memberikan 11 fokus prioritas litbang yang dapat memperoleh insentif tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Lampiran PMK 153/2020 sebagai berikut;

1. Pangan.
2. Alat kesehatan dan farmasi.
3. Kosmetik.
4. Tekstil.
5. Elektronika dan telematika.
6. Energi.
7. Barang modal dan bahan penolong.
8. Agroindustri.
9. Logam dasar dan bahan galian bukan logam.
10. Kimia dasar berbasis migas dan batu bara.
11. Pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan Pasal 6 PMK No. 153/PMK.010.2020 tentang pemberian pengurangan penghasilan bruto atas penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dikatakan bahwa perusahaan yang ingin mendapatkan insentif supertax deduction litbang harus memenuhi kewajiban tertentu yang salah satunya ialah mendaftarkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Hak paten sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan, hak PVT merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemuliaan atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujun kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Lebih lanjut, dalam PMK 153/2020 telah diatur bahwa untuk mendapatkan insentif supertax deduction litbang Indonesia, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP 153/2020 telah disebutkan bahwa Wajib Pajak harus melaporkan 2 dokumen saat mengajukan permohonan insentif tersebut melalui OSS.

Dokumen pertama ialah proposal kegiatan litbang yang sekurang-kurangnya mencakup 8 komponen berikut:

1. Nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang.
2. Nama dan NPWP.
3. Fokus, tema, dan topik litbang.
4. Target capaian dari kegiatan litbang.
5. Nama dan NPWP dari rekanan kerja sama apabila kegiatan litbang dilakukan melalui kerja sama.
6. Perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan litbang.
7. Perkiraan jumlah pegawai atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan litbang.
8. Perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya.
Dan dokumen kedua ialah Surat Keterangan Fiskal (SKF). (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines