TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Tawarkan Super Tax Deduction buat Investor

· ·

Pemerintah Tawarkan Super Tax Deduction buat Investor

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menawarkan pemberian insentif pajak berupa super tax deduction kepada para investor yang memenuhi persyaratan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, investor yang dimaksud adalah yang ingin menanamkan modal pada sektor ekonomi hijau dan transisi energi, seperti industri kendaraan listrik.

Mengingat investasi di bidang kendaraan listrik akan membutuhkan banyak tenaga kerja berkualitas, sehingga insentif super tax deduction diyakini dapat membantu pengeluaran dunia usaha untuk kegiatan pelatihan, vokasi, atau penelitian dan pengembangan atau litbang.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128 Tahun 2019, dan PMK Nomor 153 Tahun 2020, super tax deduction merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pelatihan, vokasi, atau litbang. Besarannya jumbo mencapai hingga 300 persen.

Insentif pajak besar ini diberikan kepada pengusaha yang dapat berperan aktif melaksanakan program pendidikan vokasi untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Secara teknis, bagaimana cara memanfaatkan insentif super tax deduction? Insentif super tax deduction diberikan kepada wajib pajak badan yang telah bekerja sama dengan pendidikan vokasi untuk melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran.

Pengajuan super tax deduction dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam proses pendaftaraan, Wajib Pajak harus melampirkan proposal kegiatan vokasi atau litbang beserta surat keterangan fiskal.

“Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung iklim investasi di Indonesia. Insentif yang diberikan berupa super tax deduction atau pengurangan penghasilan bruto untuk mempersempit celah antara kebutuhan SDM oleh industri dan kualitas pekerja pada saat ini.

"Industri akan dapat melakukan pelatihan secara langsung dan saya memberikan insentif fiskal, sehingga mereka dapat mengeklaim belanja pelatihan sebagai pengurangan pajak,” kata Menkeu Sri Mulyani. Mengacu PMK Nomor 153 Tahun 2020, pemerintah memberikan insentif super tax deduction sampai dengan 300 persen atas biaya litbang yang dilakukan di Indonesia.

Dalam PMK tersebut, besaran super tax deduction 300 persen itu tersebar dalam beberapa kalkulasi insentif, yaitu pengurangan penghasilan bruto sebesar 100 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk litbang. Kemudian, tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk litbang dalam jangka waktu tertentu.

Besaran tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen itu juga dibagi dalam beberapa insentif, yakni diskon 50 persen jika litbang penghasilan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri.

Kemudian, 25 persen jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang selain didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri. Sementara, insentif 100 persen jika litbang mencapai tahap komersialisasi.

Terakhir, 25 persen bila penelitian dan pengembangan yang menghasilkan hal kekayaan intelektual berupa hak paten dan hak PVT yang mencapai tahap komersialisasi yang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga litbang pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

PMK Nomor 153 Tahun 2020 juga mengatur beberapa kriteria penerima insentif untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Pertama, penelitian dan pengembangan dilakukan oleh Wajib Pajak, selain Wajib Pajak yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama pengusaha pertambangan yang penghasilan kena pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan tersendiri dalam kontrak yang berbeda dengan ketentuan umum di bidang Pajak Penghasilan (PPh).

Kedua, mulai dilaksanakan paling lama sejak berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2019. Ketiga, penerima insentif juga harus memenuhi kriteria bertujuan untuk memperoleh penemuan baru, berdasarkan konsep atau hipotesa orisinil, memiliki ketidakpastian atau hasil karyanya, terencana dan memiliki anggaran, serta bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang bisa ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar.

“Saat ini terdapat 105 tema litbang yang mengajukan insentif super tax deduction. Kami juga melakukan reformasi yang sangat dalam untuk kemudahan berinvestasi. Kami juga telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperkuat simplifikasi prosedur investasi, dan memberikan insentif untuk industri hilirisasi,” ungkap Sri Mulyani.

Daya tarik investasi di Indonesia tak hanya insentif fiskal dari pemerintah. Namun, ada pula berupa potensi pasar Indonesia yang luas, ketersediaan infrastruktur, serta pasokan Sumber Daya Alam (SDA).

Berita lainnya di Headlines