TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Menghapus NPWP Wanita Kawin

·

Cara Menghapus NPWP Wanita Kawin

PajakOnline.com—Setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai UU Pajak Penghasilan (PPh) sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut maka Wajib Pajak dapat menonaktifkan bahkan menghapus NPWP.

Salah satunya adalah wanita kawin. Caranya telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020 yang menyatakan bahwa wanita kawin dapat menghapus NPWP jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

1. Wanita sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya.

2. Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya.

Tidak hanya itu, wanita kawin yang ingin mengajukan penghapusan NPWP juga harus memenuhi syarat berikut:

1. Mengisi dan menandatangani formulir penghapusan NPWP.
2. Melampirkan fotocopy buku nikah dan dokumen sejenis.
3. Tidak memiliki utang pajak.
4. Tidak melakukan upaya hukum atas proses administrasi pajak.

Terkait dengan pengisian dan penandatanganan formulir penghapusan NPWP, Wajib Pajak dapat mengunduh formulir tersebut di laman www.pajak.go.id yang kemudian Anda akan diarahkan untuk mengisi sejumlah pertanyaan dengan cara berikut ini:

1. Silakan isi identitas seperti nama dan NPWP.
2. Isi alasan penghapusan NPWP.
3. Silakan ceklis untuk kategori wanita kawin.
4. Kemudian, isi kolom di bawahnya dengan NPWP suami.
5. Berikutnya, silahkan isi kota, tanggal diajukannya permohonan, nama, serta tanda tangan pada bagian akhir.

Bila semua pertanyaan sudah terisi dengan lengkap dan benar maka Anda dapat menyampaikan formulir tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan fotocopy akta nikah atau dokumen sejenis dan dokumen terkait lainnya. Setelah itu, Anda akan melewati proses validasi identitas.

Kemudian, Kepala KPP dan pejabat yang ditunjuk dirjen pajak akan melakukan penelitian terhadap kesesuaian permohonan dengan ketentuan yang ada dan jika sesuai maka DJP akan menerbitkan surat pemberitahuan penetapan penghapusan NPWP terhadap pemohon, namun jika tidak sesuai maka DJP akan menerbitkan surat penolakan penetapan penghapusan NPWP.

Keputusan tersebut akan diterbitkan paling lambat 6 bulan setelah formulir tersebut diterima dengan lengkap oleh Kepala KPP/pejabat yang ditunjuk Dirjen Pajak. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines