TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Perbaharui Data Wajib Pajak Melalui E-Reg

·

Cara Perbaharui Data Wajib Pajak Melalui E-Reg

PajakOnline.com—E-Registration atau E-Reg adalah aplikasi sistem informasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Aplikasi tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sudah dijelaskan dalam tulisan kami sebelumnya.

Tak hanya sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak, E-Reg juga dapat dimanfaatkan untuk perubahan data Wajib Pajak. Ini tercantum dalam PER-20/PJ/2013 yang telah diubah menjadi PER-38/PJ/2013. Dalam peraturan tersebut berisi tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP serta pemindahan data dan pemindahan Wajib Pajak.

Berikut langkah-langkah mengubah data identitas perpajakan melalui E-Reg:

1. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman DJP.

2. Permohonan melalui E-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital mempunyai kekuatan hukum.

3. Wajib Pajak harus mengirimkan dokumen pendukung yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat usaha Wajib Pajak.

4. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah salinan digital dokumen melalui aplikasi E-Registration atau mengirimkannya dengan menggunakan surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani.

5. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah permohonan diajukan maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.

6. Apabila dokumen yang disyaratkan diterima secara lengkap maka KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik.

Dengan adanya layanan tersebut membuktikan bahwa validitas data sangat diperlukan guna untuk melihat pemetaan sektor pajak di Indonesia. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines