TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Perpanjang Sertifikat Elektronik E-Faktur

· ·

Cara Perpanjang Sertifikat Elektronik E-Faktur

PajakOnline.com—Dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak (PKP) membutuhkan sertifikat elektronik. Akan tetapi, sertifikat faktur pajak memiliki masa kadaluwarsa dan harus diperbarui secara berkala. Karena situasi pandemi saat ini, maka pelayanan perpanjangan sertifikat elektronik e-faktur secara langsung ditutup untuk sementara waktu dan digantikan dengan layanan secara online.

Berdasarkan SE-69/PJ/2015 tentang Prosedur Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang dicantumkan tanda-tangan digital serta identitas yang menunjukkan status hukum masing-masing pihak dalam transaksi elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berikut beberapa fungsi sertifikat elektornik bagi PKP dalam menjalankan fungsi e-Faktur:

1. Berfungsi untuk meminta nomor seri faktur pajak melalui situs yang ditentukan atau disediakan oleh DJP.
2. Berfungsi untuk membuat faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur.
3. Berfungsi untuk memanfaatkan layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk meminimalisir pertemuan secara langsung, maka proses perpanjang sertifikat elektronik pun dilakukan secara online dengan cara sebagai berikut:

1. PKP wajib melakukan permohonan sertifikat elektronik pada lama e-nofa atau website efaktur.pajak.go.id.

2. Selanjutnya, PKP harus menghubungi KPP terdaftar melalui saluran telepon, email, atau aplikasi pengirim pesan lainnya untuk mendapatkan persetujuan dari petugas khusus yang akan melakukan validasi identitas PKP dan akan membutuhkan beberapa data sebagai berikut:

- Nama, NPWP, dan alamat tempat tinggal ataupun kedudukan.
- NIK yang mengajukan (bagi PKP badan) atau NIP (bagi PKP OP).
- Nomor telepon (HP) yang terdaftar dalam akun pajak.
- Alamat pos elektronik atau email yang terdaftar di akun pajak.

3. Apabila petugas khusus sudah meyakini adanya kebenaran identitas PKP, maka selanjutnya petugas khusus harus melakukan persetujuan pemberian sertifikat elektronik.

4. Terakhir, PKP dapat mengunduh sertifikat elektronik tersebut pada laman e-nofa.

Pada umumnya, sertifikat elekronik memiliki masa berlaku hingga sekitar 2 tahun. Setelah memperpanjang sertifikat elektronik maka tidak perlu lagi daftar ulang pada aplikasi e-Faktur dan data yang dimiliki juga tidak akan hilang ketika surat elektronik diperbarui.

Untuk diperhatikan bahwa seluruh proses pengajuan perpanjang sertifikat elektronik harus dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan perusahaan yakni pengurus PKP yang namanya tertera pada SPT Tahunan PPh badan tahun terakhir. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines