TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan Faktur Pajak Sederhana dengan Faktur Pajak Standar

·

Perbedaan Faktur Pajak Sederhana dengan Faktur Pajak Standar

PajakOnline.com— Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang dikenakan atau dibebankan pajak dan telah dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

PKP memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak yakni bukti pungutan pajak atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP. Lebih lanjut, faktur pajak sendiri memiliki beberapa jenis seperti faktur pajak sederhana dan faktur pajak standar.

Faktur pajak sederhana merupakan bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh PKP yang menyerahkan/menerima BKP/JKP secara eceran dan fungsinya dipersamakan dengan faktur pajak standar. Sedangkan, faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP dengan bentuk dan ukuran yang disesuaikan dengan kepentingan PKP.

Meskipun secara fungsional kedua jenis faktur tersebut sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan dari beberapa sisi seperti:

1. Dilihat Dari Pengkreditan Pajaknya
Faktur pajak standar dapat dikreditkan pajak masukannya, sedangkan pada faktur pajak sederhana tidak dapat dikreditkan pajak masukannya.

2. Identitas Pemotong dan Pembuat Faktur
Faktur pajak standar tercantum lengkap identitas pemotong dan pemungut, sedangkan pada faktur pajak sederhana tidak diketahui identitasnya secara lengkap sebab biasanya pembuat faktur pajak sederhana adala PKP eceran.

3. Perbedaan Isi Faktur
Faktur pajak standar harus dilengkapi dengan identitas pembeli dan penjual serta NPWP dan jenis barang/jasa yang diperjualbelikan, sedangkan pada faktur sederhana minimal terdapat identitas dari pembuat faktur pajak.

4. Bentuk Faktur
Faktur pajak standar berbentuk kuarto digital dengan penggunaan barcode, sedangkan bentuk faktur pajak sederhana tidak digital.

5. Tujuan Penggunaan Faktur
Faktur standar digunakan untuk penyerahan BKP/JKP yang telah memenuhi syarat material, sedangkan faktur pajak sederhana digunakan untuk pedagang eceran. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines