Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital Coretax. Integrasi data perpajakan, informasi transaksi, bukti potong, faktur pajak, serta data dari pihak ketiga memungkinkan otoritas pajak menelusuri ketidaksesuaian pelaporan secara lebih sistematis.
Perubahan ini menandai penguatan pengawasan pajak berbasis data atau data-driven compliance. Dengan dukungan teknologi informasi, DJP tidak hanya mengandalkan pemeriksaan manual, tetapi juga dapat mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan melalui pencocokan berbagai informasi yang tersedia dalam sistem.
Pengawasan berbasis teknologi tersebut menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan memperluas kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor ekonomi.
Coretax Menghubungkan Data Perpajakan dan Transaksi
Coretax memungkinkan DJP mengolah serta mencocokkan berbagai informasi perpajakan yang berasal dari wajib pajak maupun sumber data lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Data yang dapat menjadi bahan pengawasan antara lain bukti potong dan pungut pajak penghasilan, faktur pajak dan transaksi penjualan, data pembayaran dan pelaporan perpajakan, informasi transaksi dari pihak ketiga, serta data penghasilan dan aktivitas ekonomi wajib pajak.
Apabila terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan data pembanding yang dimiliki DJP, sistem dapat mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.
Pola ini memungkinkan pengawasan dilakukan lebih terarah, terutama terhadap wajib pajak yang memiliki perbedaan data material, transaksi yang belum dilaporkan, atau kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.
Pengawasan Otomatis dan SP2DK
Penguatan pengawasan berbasis teknologi juga berkaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Melalui mekanisme pengawasan otomatis, DJP dapat memanfaatkan sistem informasi perpajakan untuk mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan dan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak melalui akun Coretax.
Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
SP2DK bukan surat ketetapan pajak. Surat ini merupakan instrumen bagi DJP untuk meminta penjelasan atas data atau informasi yang mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian kewajiban perpajakan.
Wajib pajak yang menerima SP2DK perlu menelaah data yang diminta, menyiapkan dokumen pendukung, serta memberikan penjelasan sesuai kondisi transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pengawasan otomatis bukan berarti setiap perbedaan data langsung menjadi pelanggaran atau dikenai pajak tambahan. Ketidaksesuaian tetap harus ditelaah berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan perpajakan.
Penguatan pengawasan perpajakan tercermin dari jumlah SP2DK yang diterbitkan DJP.
Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, DJP telah menerbitkan 454.377 SP2DK sepanjang Januari hingga September 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 384.396 SP2DK atau sekitar 84,6 persen disampaikan melalui sistem administrasi sebelumnya atau email wajib pajak, sedangkan 69.981 SP2DK atau sekitar 15,4 persen telah diterbitkan melalui akun wajib pajak di Coretax DJP.
