TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah Terdeteksi

·

Coretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah Terdeteksi

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan sistem administrasi perpajakan digital Coretax. Integrasi data perpajakan, informasi transaksi, bukti potong, faktur pajak, serta data dari pihak ketiga memungkinkan otoritas pajak menelusuri ketidaksesuaian pelaporan secara lebih sistematis.

Perubahan ini menandai penguatan pengawasan pajak berbasis data atau data-driven compliance. Dengan dukungan teknologi informasi, DJP tidak hanya mengandalkan pemeriksaan manual, tetapi juga dapat mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan melalui pencocokan berbagai informasi yang tersedia dalam sistem.

Pengawasan berbasis teknologi tersebut menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan memperluas kepatuhan wajib pajak di berbagai sektor ekonomi.

Coretax Menghubungkan Data Perpajakan dan Transaksi

Coretax memungkinkan DJP mengolah serta mencocokkan berbagai informasi perpajakan yang berasal dari wajib pajak maupun sumber data lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Data yang dapat menjadi bahan pengawasan antara lain bukti potong dan pungut pajak penghasilan, faktur pajak dan transaksi penjualan, data pembayaran dan pelaporan perpajakan, informasi transaksi dari pihak ketiga, serta data penghasilan dan aktivitas ekonomi wajib pajak.

Apabila terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan data pembanding yang dimiliki DJP, sistem dapat mengidentifikasi indikasi ketidaksesuaian untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan.

Pola ini memungkinkan pengawasan dilakukan lebih terarah, terutama terhadap wajib pajak yang memiliki perbedaan data material, transaksi yang belum dilaporkan, atau kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi.

Pengawasan Otomatis dan SP2DK

Penguatan pengawasan berbasis teknologi juga berkaitan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Melalui mekanisme pengawasan otomatis, DJP dapat memanfaatkan sistem informasi perpajakan untuk mengidentifikasi indikasi ketidakpatuhan dan menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak melalui akun Coretax.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

SP2DK bukan surat ketetapan pajak. Surat ini merupakan instrumen bagi DJP untuk meminta penjelasan atas data atau informasi yang mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang menerima SP2DK perlu menelaah data yang diminta, menyiapkan dokumen pendukung, serta memberikan penjelasan sesuai kondisi transaksi dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengawasan otomatis bukan berarti setiap perbedaan data langsung menjadi pelanggaran atau dikenai pajak tambahan. Ketidaksesuaian tetap harus ditelaah berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan perpajakan.

Penguatan pengawasan perpajakan tercermin dari jumlah SP2DK yang diterbitkan DJP.

Berdasarkan data yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, DJP telah menerbitkan 454.377 SP2DK sepanjang Januari hingga September 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 384.396 SP2DK atau sekitar 84,6 persen disampaikan melalui sistem administrasi sebelumnya atau email wajib pajak, sedangkan 69.981 SP2DK atau sekitar 15,4 persen telah diterbitkan melalui akun wajib pajak di Coretax DJP.

Data tersebut menunjukkan pengawasan kepatuhan melalui permintaan klarifikasi atas data perpajakan masih menjadi salah satu instrumen penting DJP. 

Pemanfaatan Coretax secara bertahap juga memperkuat digitalisasi penyampaian informasi dan pengawasan kepada wajib pajak.

Data Prepopulated Perlu Dicermati Wajib Pajak

Salah satu fitur Coretax yang perlu mendapat perhatian adalah prepopulated, yaitu pengisian data secara otomatis ke dalam draf SPT berdasarkan informasi yang telah tersedia dalam sistem DJP.

Data tersebut dapat mencakup bukti potong PPh, penghasilan, kredit pajak, dan informasi yang dilaporkan pihak ketiga.

Fitur ini membantu mengurangi kesalahan input manual, tetapi wajib pajak tetap perlu memeriksa setiap data yang muncul. Data yang otomatis terisi belum tentu seluruhnya benar atau sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Apabila terdapat bukti potong yang tidak dikenal, tidak sesuai, atau berasal dari transaksi yang tidak pernah terjadi, wajib pajak perlu melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

Penghapusan data dari draf SPT juga tidak serta-merta menghapus data yang telah tercatat dalam basis data DJP. Karena itu, penyelesaian ketidaksesuaian sebaiknya dilakukan melalui konfirmasi dan pembetulan data oleh pihak yang menerbitkan bukti potong apabila diperlukan.

Wajib Pajak Perlu Memperkuat Administrasi dan Dokumentasi

Di tengah pengawasan yang semakin terintegrasi, wajib pajak orang pribadi maupun badan perlu memastikan seluruh administrasi perpajakannya tersusun dengan baik.

Wajib pajak perlu memastikan omzet, penghasilan, biaya, dan transaksi sesuai dengan pembukuan. Faktur pajak harus dicocokkan dengan transaksi yang sebenarnya, bukti potong perlu diperiksa, dan pelaporan SPT harus konsisten dengan laporan keuangan serta data transaksi.

Selain itu, wajib pajak perlu memantau notifikasi dan surat yang masuk melalui akun Coretax serta menyiapkan dokumen pendukung apabila terdapat permintaan klarifikasi dari DJP.

Penguatan administrasi bukan hanya untuk menghadapi pemeriksaan, melainkan juga untuk mengurangi risiko kesalahan pelaporan, sengketa pajak, serta beban sanksi akibat ketidaksesuaian data.

Digitalisasi Pajak Mengubah Pola Kepatuhan

Pengoptimalan Coretax menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan Indonesia menuju sistem yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan transparan.

Di satu sisi, teknologi membantu DJP mengidentifikasi potensi penerimaan negara dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Di sisi lain, wajib pajak dituntut semakin cermat dalam mengelola data, menyimpan bukti transaksi, serta memastikan seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan secara benar.

Ke depan, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penyampaian SPT, tetapi juga konsistensi data antara laporan wajib pajak, transaksi aktual, dokumen pendukung, dan informasi yang tersedia dalam sistem administrasi DJP.

Semakin terintegrasi data perpajakan, semakin penting bagi wajib pajak untuk memastikan setiap angka yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita lainnya di Headlines