Jakarta, PajakOnline – Penerimaan pajak dari sektor teknologi finansial atau fintech mencapai Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.
Setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari– Oktober 2026.
Penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026.
Penerimaan ini berasal dari empat sektor, yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan untuk meresponsnya, agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.
Dari total penerimaan tersebut, PPN PMSE menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp46,36 triliun, diikuti oleh Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.
PPN PMSE Sumbang Rp46,36 Triliun
Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak terdapat penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE.
Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 249 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.
