TRENDING
Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusSoal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJPCoretax Perkuat Pengawasan Pajak, Ketidaksesuaian Data Wajib Pajak Lebih Mudah TerdeteksiPenerimaan PPN PMSE Tembus Rp46,36 TriliunPenerimaan Pajak Fintech Terkumpul Rp5,5 Triliun sampai Oktober 2026Setoran Pajak Kripto Capai Rp2,23 TriliunPajak Ekonomi Digital Capai Rp60,1 Triliun hingga Oktober 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi Modus
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJP

·

Soal Tindak Pidana Pajak Tidak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Kata DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan alasan tindak pidana perpajakan tidak dimasukkan dalam cakupan pengaturan Undang-Undang Perampasan Aset. 

Pemerintah menilai tindak pidana pajak telah memiliki ketentuan hukum tersendiri sehingga penanganannya tidak perlu dimasukkan ke dalam rezim perampasan aset tersebut.

Penjelasan DJP ini muncul setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sebelumnya sempat memasukkan tindak pidana perpajakan sebagai salah satu kategori tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

Melalui penjelasan pada akun media sosial resminya, DJP menegaskan tindak pidana perpajakan telah diatur dalam ketentuan tersendiri dan tidak termasuk dalam cakupan undang-undang perampasan aset.

DJP sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat mengenai kemungkinan aset wajib pajak dirampas hanya karena terlambat membayar pajak.

“Hal ini tidak benar karena tindak pidana perpajakan telah diatur oleh ketentuan lain dan tidak tercakup dalam RUU Perampasan Aset,” tulis DJP, dikutip Senin Minggu (23/11/2026).

Tindak Pidana Pajak Memiliki Mekanisme Penegakan Hukum Sendiri

DJP menerangkan, penanganan pelanggaran perpajakan memiliki mekanisme tersendiri yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, penyelesaian pelanggaran tidak selalu langsung menggunakan pendekatan pidana. 

Penegakan hukum pajak juga mengenal mekanisme administratif, pembinaan, penagihan, pemeriksaan, serta penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip tersebut sejalan dengan pendekatan ultimum remedium, yakni hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila penyelesaian melalui mekanisme lain tidak memadai atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterlambatan pembayaran pajak tidak secara otomatis mengakibatkan perampasan aset. Penanganannya tetap harus mengikuti prosedur dan dasar hukum perpajakan yang berlaku.

DPR Pangkas Cakupan Tindak Pidana dari 13 Menjadi 6 Kategori

Dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset, DPR RI bersama pemerintah sebelumnya menyepakati penyederhanaan cakupan tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi.

Dari semula 13 kategori tindak pidana yang diusulkan, cakupannya dikerucutkan menjadi enam jenis tindak pidana lainnya. Tindak pidana perpajakan, yang sempat masuk dalam pembahasan awal, kemudian tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebutkan pembatasan cakupan dilakukan untuk memastikan mekanisme perampasan aset tidak terlalu luas dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

DPR dan pemerintah mempertimbangkan pentingnya batasan yang jelas terhadap jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, sehingga penerapannya tetap proporsional dan memiliki kepastian hukum.

Adapun enam kategori tindak pidana lainnya yang disepakati meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Sementara itu, tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama dalam pengaturan perampasan aset. Pembatasan enam kategori tersebut merupakan tindak pidana lainnya di luar korupsi, bukan berarti cakupan keseluruhan tindak pidana dalam undang-undang hanya terbatas pada enam jenis.

Kepastian Hukum dan Perlindungan Wajib Pajak

Tidak dimasukkannya tindak pidana perpajakan dalam cakupan khusus perampasan aset menjadi perhatian penting bagi wajib pajak dan dunia usaha.

Kebijakan tersebut memberikan penegasan penanganan pelanggaran perpajakan tetap berada dalam kerangka hukum perpajakan yang memiliki prosedur, tahapan, dan instrumen penegakan hukum tersendiri.

Namun, hal ini bukan berarti wajib pajak bebas dari konsekuensi hukum apabila melakukan pelanggaran. Pelanggaran administrasi tetap dapat dikenai sanksi administrasi, sedangkan tindak pidana perpajakan dapat diproses sesuai ketentuan pidana perpajakan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Berita lainnya di Headlines