TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Daftar Kode Faktur Pajak, Cek!

·

Daftar Kode Faktur Pajak, Cek!

PajakOnline.com—Sebagai warga negara yang baik, maka kita harus patuh terhadap peraturan yang berlaku termasuk membayar pajak. Mereka yang bekerja dan memiliki penghasilan kena pajak, bagi Anda yang sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan berlaku maka wajib membayar pajak dan tidak melakukan korupsi.

Bagi pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagai bukti pelaporan pajak. Ketentuan terkait cara membuat faktur pajak telah tercantum dalam Perdirjen Pajak No. PER-24/PJ/2012 s.t.d.t.d. Perdirjen Pajak No. PER-17/PJ/2014.

Kode faktur pajak terdiri atas 16 digit angka, digit pertama dan kedua merupakan kode faktur pajak atau kode transaksi yang digunakan PKP dalam mengidentifikasi setiap transaksi pembelian maupun penjualan, digit ke 3 merupakan status faktur pajak, digit ke 4 hingga ke 16 merupakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Kode faktur pajak berada di 2 digit pertama dalam nomor seri faktur pajak. Kode faktur pajak memiliki beberapa jenis yang berbeda dengan kegunaan yang beragam, yakni:

1. Kode 01
Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya terutang dan dipungut oleh PKP penjual.
2. Kode 02
Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.
3. Kode 03
Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN selain bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lain tersebut.
4. Kode 04
Kode penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain.
5. Kode 05
Kode ini tidak digunakan dalam nomor seri faktur pajak.
6. Kode 06
Digunakan untuk penyerahan lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP atau JKP.
7. Kode 07
Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).
8. Kode 08
Digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
9. Kode 09
Digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16 D dengan PPN yang dipungut oleh PKP penjual yang menyerahkan BKP. (Atania Salsabila)

Berita lainnya di Headlines