TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Daftar Prioritas Pengawasan Wajib Pajak

· ·

Daftar Prioritas Pengawasan Wajib Pajak

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya terus mengembangkan sistem compliance risk management (CRM) dalam proses bisnisnya. DJP berharap dapat meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum berdasarkan tingkat risiko dan kepatuhan wajib pajak.

Pada mulanya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 mengatur penerapan CRM. Tetapi pada perkembangannya, business intelligence dimanfaatkan untuk menambah dan menyempurnakan CRM.

Kemudian penambahan dan penyempurnaan itu teratur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ/2021. Mengikuti ketentuan ini pelaksanaan business intelligence dimanfaatkan dalam pengawasan meliputi penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).

Sesuai dengan Surat Edaran SE-39/PJ/2021, Daftar Prioritas Pengawasan yaitu daftar wajib pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun berjalan. Bagi wajib pajak yang termasuk dalam prioritas penggalian potensi yang akan dilakukan pengawasan pada DPP ditentukan dengan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

Kepala KPP sebagai ketua Komite Kepatuhan Wajib Pajak beserta para anggota melaksanakan pembahasan DSP3 dalam menentukan DPP. Kemudian, komite membuat berita acara membuat peta risiko kepatuhan dan pembahasan DSP3 untuk menetapkannya sebagai DPP.

Kemudian, KPP menindaklanjuti wajib pajak yang ditetapkan dalam DPP mengikuti ketentuan tentang pengawasan. KPP harus membuat DPP dengan memakai format mengikuti Lampiran huruf H SE-39/PJ/2021 untuk diberikan ke Kanwil DJP.

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP lalu merekapitulasi DPP itu untuk diberikan ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Mengenai pemanfaatan BI, ditentukannya wajib pajak yang menjadi DPP itu memanfaatkan gambaran kemampuan bayar yang digambarkan aplikasi ability to pay (ATP). Diluar itu dalam menentukan DPP juga menggunakan aplikasi SmartWeb sebagai gambaran jaringan dan profil wajib pajak. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines