TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dana Bagi Hasil Pajak Berikut Ini Penjelasannya

· ·

Dana Bagi Hasil Pajak Berikut Ini Penjelasannya

PajakOnline.com—Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, sesuai dengan Pasal 1 ayat (20) UU Nomor 33 Tahun 2004. ketika mengalokasikan DBH kepada daerah mengikuti angka persentase tertentu sebagai pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.

DBH memiliki tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. pada pembagian DBH dilaksanakan dengan prinsip by origin artinya daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dari daerah lain pada provinsi tersebut.

Kemudian, daerah lainnya (pada provinsi terkait) memperoleh bagian pemerataan melalui porsi tertentu mengikuti ketentuan pada UU tersebut.

Dalam hal penyaluran DBH dilandasi pada realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan artinya berdasarkan pada prinsip based on actual revenue, hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU No 33/2004.

DBH dikategorikan ke dalam dua macam, di antaranya DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam.

DBH Pajak ada 3 jenis yaitu,

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sumber dari DBH PBB ini yaitu dari penerimaan PBB yang sudah diterima pemerintah pusat. Artinya, penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikecualikan dalam hal ini karena pengelolaannya oleh daerah.

2. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh), Sumber dari DBH PPh ini yaitu dari penerimaan PPh pengelolaannya dilakukan pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan PPh itu mencakup PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan Pasal 29.

3. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), DBH CHT yaitu transfer dari pusat yang mengalokasikan ke provinsi penghasil cukai provinsi penghasil tembakau.

Dalam penggunaannya DBH Pajak memiliki sifat block grant artinya pada penggunaannya diberikan untuk setiap daerah yang memiliki kebutuhan masing-masing. Tetapi, pada DBH CHT pengalokasian sedikitnya 50% dari dana DBH wajib dilakukan setiap daerah.

Penggunaan alokasi itu digunakan sebagai pendanaan program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines