TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Sisa DBH CHT, Ini Penjelasannya

·

Sisa DBH CHT, Ini Penjelasannya

PajakOnline.com—Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 (PMK 215/2021), sisa DBH CHT yaitu selisih lebih antara DBH CHT yang sudah disalurkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan realisasi penggunaan DBH CHT. Kemudian penggunaan DBH CHT dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 periode anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.

Sisa DBH CHT bisa diketahui pada aktivitas pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT. Dalam menghitung jumlah sisa DBH CHT, rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap perhitungan sisa DBH CHT dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Hasil dari rekonsiliasi itu akan dituliskan pada berita acara rekonsiliasi.

Tetapi, jika pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT tidak dilaksanakan, menteri keuangan akan melakukannya. Menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan melakukan penghitungan sisa DBH CHT mengikuti hasil pemantauan dan evaluasi.

Kemudian, berita acara rekonsiliasi itu sebagai dasar untuk membuat surat pemberitahuan sisa DBH CHT. Surat pemberitahuan itu akan disampaikan oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan kepada gubernur.

Mengikuti surat pemberitahuan sisa DBH CHT itu, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT pada APBD perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya. Lalu sisa DBH CHT dipakai untuk mendanai program dan kegiatan yang didanai dari DBH CHT.

Dianggarkan kembali sisa DBH CHT dituliskan dalam surat pernyataan penganggaran kembali yang ditandatangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian, surat pernyataan penganggaran kembali diserahkan kepada menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk provinsi.

Kemudian surat-surat pernyataan penganggaran kembali itu diserahkan kepada gubernur dan menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan untuk kabupaten/kota. Kemudian surat pernyatan penganggaran kembali diterima oleh menteri keuangan c.q. direktur jenderal perimbangan keuangan maksimal tanggal 5 Juni tahun anggaran berjalan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines