TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Digitalisasi Perpajakan Indonesia: Langkah Transformasi Menuju Efisiensi, Literasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

· ·

Digitalisasi Perpajakan Indonesia: Langkah Transformasi Menuju Efisiensi, Literasi dan Kepatuhan Wajib Pajak

PajakOnline | Transformasi digital perpajakan di Indonesia telah memasuki fase krusial. Meskipun awal tahun 2025 menandai sejumlah gangguan teknis dan penurunan realisasi penerimaan, pemerintah telah merespons dengan strategi edukasi, pemantapan infrastruktur, dan penguatan sistem keamanan.

Ke depan, sukses digitalisasi akan sangat tergantung pada kemampuan memperluas literasi pajak serta menjaga keandalan dan aksesibilitas sistem bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Tax Payer Community Indonesia Abdul Koni mengatakan, transformasi digital dalam sistem perpajakan nasional perlu semakin dipacu untuk meningkatkan literasi pajak, efisiensi layanan, dan kepatuhan wajib pajak. Program ini mencakup pengembangan sistem administrasi terpadu, digital ID, serta edukasi publik yang ditujukan pada masyarakat luas.

Sejak awal 2025, pemerintah resmi meluncurkan Coretax atau CTAS (Core Tax Administration System) untuk meliputi seluruh rangkaian proses perpajakan—pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran—berbasis platform elektronik dengan integrasi data real-time antara DJP, Bea Cukai, dan lembaga keuangan.

Presiden Prabowo Subianto pada 7 Januari 2025 membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital yang memusatkan tiga pilar utama: digital ID (identifikasi wajib pajak), digital payment (pembayaran elektronik), dan data exchange antar lembaga negara.

Hingga Juni 2025, sejumlah layanan digital telah berjalan seperti
e-Filing Pajak dan e-Billing memudahkan pelaporan dan pembayaran online. Aplikasi mobile M‑Pajak, chat‑bot, dan WhatsApp‑bot untuk UMKM memudahkan akses layanan perpajakan Integrasi Nomor Induk Kependudukan Digital (IKD) dengan NPWP memungkinkan akses layanan tanpa dokumen fisik.

Namun, peluncuran Coretax juga menimbulkan tantangan signifikan:

Penurunan realisasi penerimaan pajak: Januari 2025 hanya mencatat Rp 88,9 triliun—turun 41,9 % dari Januari 2024—akibat gangguan teknis sistem tersebut.

Menanggapi tantangan ini, Tax Payer Community mengharapkan, pemerintah dan DJP mengintensifkan pelatihan edukasi digital bagi wajib pajak dan pegawai DJP agar familiar dengan Coretax dan layanan digital lainnya.

Peningkatan infrastruktur IT, seperti penambahan bandwidth dan server serta perbaikan aplikasi agar stabil saat akses massal, penyederhanaan antarmuka dan integrasi sistem lama dan baru, termasuk sertifikat elektronik e‑Faktur dan e‑Bupot PPh 21/26. Penguatan keamanan dan proteksi data melalui enkripsi, peran BSSN dan Kominfo, serta kanal pengaduan resmi DJP

Survei menunjukkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih rendah, yakni sekitar 10,8 % pada 2022, dibanding negara‐negara OECD di kisaran 34 %
Ini menunjukkan potensi besar dari peningkatan literasi digital pajak, termasuk di sektor informal (±60 % pekerja belum terintegrasi).

Dengan digital ID dan pertukaran data otomatis (AEoI), pemerintah berupaya memperbaiki profil wajib pajak dan menutup celah penghindaran pajak.

Berita lainnya di Headlines