TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Lanjutkan Pajak Minimum Global Meski AS Mundur dari GloBE

· ·

Indonesia Lanjutkan Pajak Minimum Global Meski AS Mundur dari GloBE

PajakOnline | Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menerapkan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) mulai tahun pajak 2025, kendati Amerika Serikat (AS) secara resmi menarik dukungan terhadap kerangka global tersebut.

Aturan pelaksanaan di Indonesia diformalkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024), yang mengadopsi mekanisme dari Pilar Dua GloBE — termasuk ketentuan seperti Income Inclusion Rule (IIR), Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), dan Undertaxed Payment Rule (UTPR).

Dengan demikian, kelompok perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal €750 juta (atau setara dengan ambang yang ditetapkan dalam regulasi) diwajibkan membayar pajak efektif paling tidak 15% atas laba mereka. Jika pajak yang dibayar di suatu yurisdiksi berada di bawah angka tersebut, maka pajak “top-up” akan dikenakan.

Mengapa Indonesia Masih Melangkah, Terlepas dari Sikap AS

Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan pemerintahan baru menyatakan bahwa kesepakatan pajak minimum global tidak lagi berlaku di negaranya, melalui memorandum resmi yang menyebut bahwa Global Tax Deal “tidak memiliki kekuatan hukum” di AS.

Negara ini memilih mempertahankan rezim pajak sendiri, yakni Global Intangible Low‑Taxed Income (GILTI), sebagai alternatif terhadap GloBE. Meski demikian, sebagian besar negara lain, termasuk Indonesia tetap melanjutkan implementasi GMT, mengacu pada komitmen internasional melalui kerangka OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.

Pemerintah Indonesia, melalui regulasi domestik, telah menyiapkan mekanisme pelaporan dan pembayaran, termasuk tenggat bagi pembayaran top-up tax serta pelaporan bagi entitas yang tercakup.

Dampak bagi Korporasi dan Konteks Investasi di Indonesia

Menurut Ketua Tax Payer Community Abdul Koni, dengan GMT berlaku di Indonesia, perusahaan multinasional harus menyesuaikan struktur pajak dan strategi fiskalnya agar memenuhi tarif minimum 15%. "Bagi perusahaan yang selama ini memanfaatkan fasilitas insentif pajak seperti tax-holiday atau tax-allowance, kebijakan baru bisa mengurangi efektivitas insentif tersebut," kata Koni.

Pemerintah menyadari kemungkinan dampak terhadap iklim investasi, sehingga tengah mempertimbangkan pemberian insentif alternatif terutama insentif nonfiskal agar daya tarik investasi tetap terjaga.

Menurut rencana, implementasi penuh GMT di Indonesia dijadwalkan pada 2026, saat seluruh mekanisme (IIR, QDMTT, UTPR) sudah berlaku secara penuh dan administrasi pelaporan serta pembayaran top-up tax sudah siap.

Koni mengatakan, keputusan AS untuk mundur dari GloBE dan mempertahankan rezim pajak sendiri menunjukkan divergensi kebijakan global pasca-pandemi terhadap perusahaan multinasional.

Namun bagi Indonesia, sambung Koni, komitmen terhadap GMT berarti berupaya memperkuat tata kelola fiskal, mengurangi keresahan karena “tax haven”, dan mendukung keadilan pajak bagi perusahaan besar.

"Dengan dasar hukum dan administrasi yang telah disiapkan, pemerintah berharap GMT dapat memperkuat penerimaan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak sambil tetap menjaga stabilitas iklim investasi melalui penyesuaian insentif," pungkas Koni.

Berita lainnya di Headlines