TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Perkuat Pengawasan Berbasis Data Lewat SE-8/PJ/2026

· ·

DJP Perkuat Pengawasan Berbasis Data Lewat SE-8/PJ/2026

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Pedoman ini menegaskan bahwa pengawasan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis data dan analisis risiko untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dalam surat edaran tersebut, DJP mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber data perpajakan, hasil analisis kepatuhan, serta teknologi informasi dalam mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih terukur dan objektif sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan tingkat risiko masing-masing wajib pajak.

SE-8/PJ/2026 juga menegaskan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan bagian dari proses pengawasan administratif, bukan pemeriksaan pajak. Melalui SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan atas data yang dimiliki DJP sebelum dilakukan langkah penegakan hukum lebih lanjut.

Sejalan dengan transformasi digital administrasi perpajakan, DJP terus memperkuat integrasi data dan pemanfaatan Coretax Administration System guna meningkatkan kualitas analisis risiko, mempercepat proses pengawasan, dan mendukung pelayanan perpajakan yang lebih modern. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan mampu menghasilkan pengawasan yang lebih akurat sekaligus meminimalkan tindakan pemeriksaan yang tidak diperlukan.

Kebijakan pengawasan berbasis data ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi, praktisi, dan konsultan pajak. Mereka menilai keberhasilan implementasi SE-8/PJ/2026 akan sangat bergantung pada kualitas data, akurasi analisis risiko, perlindungan kerahasiaan informasi wajib pajak, serta konsistensi penerapan ketentuan di seluruh unit kerja DJP.

Melalui pendekatan berbasis data dan risiko, DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis pajak secara berkelanjutan, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

Berita lainnya di Headlines