TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Lagi Kesulitan Bayar Tunggakan Pajak, Komunikasikan dengan DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak yang memiliki utang pajak dan sedang mengalami kesulitan untuk membayar tagihan atau tunggakan pajaknya untuk segera berkomunikasi dengan DJP. Jadi, jangan diam saja. Wajib pajak diminta berkomunikasi deng

· ·

Lagi Kesulitan Bayar Tunggakan Pajak, Komunikasikan dengan DJP

Jakarta, PajakOnline — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak yang memiliki utang pajak dan sedang mengalami kesulitan untuk membayar tagihan atau tunggakan pajaknya untuk segera berkomunikasi dengan DJP. Jadi, jangan diam saja. Wajib pajak diminta berkomunikasi dengan DJP untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya sedang dihadapi tersebut.

Hal ini disampaikan Fungsional Penyuluh Pajak, Gede Suarnaya dalam Podcast Cermati DJP. Gede menerangkan sistem perpajakan tidak hanya mengatur mekanisme penagihan saja, namun juga menyediakan saluran bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajibannya.

“Negara itu tidak boleh semata-mata menagih, tapi juga menyediakan saluran administratif bagi kawan pajak yang mengalami kesulitan keuangan,” kata Gede dalam Podcast Cermati DJP, dikutip hari ini.

Salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan wajib pajak adalah permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya mekanisme tersebut, wajib pajak yang memiliki iktikad baik untuk melunasi kewajibannya tetapi sedang menghadapi kesulitan keuangan tetap memiliki opsi penyelesaian sesuai aturan.

Gede menekankan, hal yang paling penting adalah wajib pajak tidak mengabaikan dokumen perpajakan yang telah diterima dari DJP. “Di era Coretax ini yang terpenting kita jangan diam saja, jangan mengabaikan dokumen yang diterima dari DJP,” katanya.

Dia menjelaskan, DJP tidak dapat mengetahui kondisi keuangan wajib pajak apabila tidak ada komunikasi. Oleh karena itu, wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran perlu segera menyampaikan kondisinya melalui saluran yang tersedia.

Semakin cepat kewajiban tersebut ditindaklanjuti, semakin kecil potensi timbulnya sanksi dan proses penagihan lanjutan lainnya.

“Semakin cepat suatu kewajiban kita bisa selesaikan, semakin kecil potensi timbulnya sanksi dan penagihan lanjutan lainnya,” pungkas Gede.

Baca Juga:

STP Kini Masuk Coretax, DJP Minta Wajib Pajak Rajin Cek Akun

Berita lainnya di Headlines