TRENDING
DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

DPR Setuju Pagu Anggaran KKP 2024 Rp8,03 Triliun

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Komisi IV DPR sepakat menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp8,03 triliun.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, pagu final tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 senilai Rp7,04 triliun. Untuk itu, anggaran tersebut bertambah setelah usulan tambahan anggaran senilai Rp986,4 miliar disetujui DPR.

"Komisi IV DPR RI menyetujui berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas hal Pagu Anggaran Belanja Kemeterian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga," kata Sudin dalam siaran pers, dikutip hari ini.

Rinciannya, anggaran Sekretariat Jenderal Rp657.219.184.000, Inspektorat Jenderal Rp86.285.440.000, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Rp940.673.896.000, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Rp1.217.075.027.000.

Kemudian, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp1.135.513.469.000, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp384.932.965.000.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut senilai Rp654.360.873.000, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp1.449.130.956.000, dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp521.467.059.000.

Sudin menjelaskan Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran dalam pagu anggaran KKP 2024 senilai Rp986.400.000.000, sehingga total pagu alokasi anggaran tersebut tahun depan menjadi Rp8.033.059.869.000.

“Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan yang telah disepakati tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi,” katanya.(Kelly Pabelasary)