TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Mitigasi Risiko, Core Tax Berpotensi Meningkatkan Sengketa Pajak

· ·

Mitigasi Risiko, Core Tax Berpotensi Meningkatkan Sengketa Pajak

PajakOnline.com—Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) berpotensi meningkatkan sengketa pajak. Kompleksitas sistem baru tersebut juga dapat membingungkan Wajib Pajak, yang menyebabkan menurunkan kepatuhan pajak.

Hal tersebut terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengenai risiko dan mitigasi dalam penerapan core tax.

Pemerintah mengharapkan core tax lebih mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Tujuannya, untuk mewujudkan reformasi perpajakan yang lebih modern, efisien, efektif, dan akuntabel melalui terciptanya sistem perpajakan yang terintegrasi.

"Namun, dengan adanya sistem perpajakan yang baru tersebut juga berpotensi menjadi risiko bagi penerimaan perpajakan di tahun 2025. Kompleksitas sistem baru berpotensi membingungkan Wajib Pajak, berakibat pada keterlambatan pelaporan dan potensi sengketa pajak,” tulis Pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Selasa (3/9/2024).

Core Tax mengintegrasikan proses bisnis yang kompleks, meliputi pendaftaran, pelayanan, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa, pembayaran, pengelolaan data pihak ketiga, exchange of information (EoI), penagihan, tax account management (TAM), pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, Compliance Risk Management (CRM), business intelligence, document management system, data quality management, keberatan dan banding, nonkeberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management, dan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis Core Tax menjadi backbone bagi pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara.

Sementara itu, Ketua Tax Payer Community Abdul Koni mengatakan untuk menjalankan Core Tax maka infrastruktur teknologi informasi harus benar-benar siap. Terutama untuk meminimalisasi atau mencegah terjadinya sistem error, downtime, dan kebocoran data.

"Edukasi dan sosialisasi yang massif harus dilakukan pemerintah agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan Wajib Pajak terhadap Core Tax," kata Koni.

Menurut Koni, pemerintah harus menjamin keamanan data, proses yang mudah dipahami, monitoring dan evaluasi berkala. Dengan begitu, tujuan Core Tax dapat tercapai yakni meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia.

Berita lainnya di Headlines