TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Estimasi Penerimaan Pajak Diminta Lebih Akurat

· ·

Estimasi Penerimaan Pajak Diminta Lebih Akurat

PajakOnline.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memproyeksikan penerimaan pajak lebih detail dan akurat pada tahun berjalan. Dengan demikian, estimasi yang disampaikan tidak memiliki deviasi yang cukup besar dari realisasi pada akhir tahun.

"Tentu kita minta teman pajak [DJP] untuk lebih detail dan exact [akurat] dalam estimasi. Walau tidak mungkin 100% tapi kalau bisa deviasinya makin kecil," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama DPR, Senin (23/8/2021).

Menkeu menjelaskan, akurasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk proyeksi penerimaan pos yang mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Pos yang dimaksud adalah pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dinamika kondisi perekonomian yang masih sangat dipengaruhi perkembangan pandemi Covid-19, membuat DJP tidak mudah memproyeksi penerimaan pajak. Untuk penerimaan PPN, ada pengaruh dari kondisi dunia usaha dan harga komoditas.

Mengenai proyeksi atas realisasi PPh badan, Menkeu menyebutkan, banyaknya perusahaan yang mengalami penurunan daya tahan pada tahun kedua pandemi. Ini diprediksi memengaruhi kinerja fiskal.]

Pemerintah telah merevisi proyeksi penerimaan pajak tahun ini menjadi Rp1.142,5 triliun atau setara dengan 93% dari target yang ditetapkan pada APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun. Penerimaan pajak diproyeksi tumbuh 7% dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Proyeksi penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang disampaikan kepada DPR pada 12 Juli 2021. Saat itu, penerimaan pajak 2021 diproyeksi akan mencapai Rp1.176,3 triliun atau tumbuh 10%. Proyeksi tersebut juga setara dengan 96% dari target Rp1.229,6 triliun.

Berita lainnya di Headlines