TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Harta Wajib Pajak Ini Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan

· ·

Harta Wajib Pajak Ini Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan

PajakOnline.com—Seluruh warga negara yang menjadi wajib pajak (WP), harus melaporkan harta bendanya dalam SPT Tahunan. Untuk WP orang pribadi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret 2021 atau akhir bulan ini. Apa saja jenis harta yang harus dilaporkan?

Kami kutip dari penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ini jenis-jenis harta yang wajib masuk dalam laporan SPT Tahunan, berikut kode untuk diisikan.

1. Kas dan setara kas
011: uang tunai.
012: tabungan.
013: giro.
014: deposito.
015: setara kas lain.
2. Harta berbentuk piutang
021: piutang.
022: piutang afiliasi atau piutang kepada instansi yang memiliki hubungan istimewa.
029: piutang lain.
3. Investasi
031: saham yang dibeli untuk dijual kembali.
032: saham.
033: obligasi perusahaan.
034: obligasi pemerintah.
035: surat utang lain.
036: reksadana.
037: instrumen derivatif seperti rights, waran, kontrak berjangkau dan lain-lain.
038: penyertaan modal perusahaan lain seperti pada CV, firma dan lain sebagainya.
039: investasi lain.

Baca Juga: Sepeda Masuk Daftar Harta Laporan SPT Tahunan

4. Alat transportasi
041: sepeda.
042: sepeda motor.
043: mobil.
049: transportasi lain.
5. Harta bergerak
051: logam mulia seperti emas batangan dan perhiasan.
052: batu mulia seperti intan dan berlian.
053: barang seni dan antik.
054: kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter dan peralatan olahraga khusus.
055: peralatan elektronik dan furnitur.
059: harta bergerak lain.
6. Harta tidak bergerak
061: tanah maupun bangunan tempat tinggal.
062: tanah maupun bangunan usaha seperti ruko, pabrik, gudang.
063: tanah lahan usaha seperti lahan perkebunan dan lahan pertanian.
069: harta tak bergerak lain.

Baca Juga: Pemilik Wajib Laporkan Keuntungan Bitcoin dalam SPT Tahunan

Cara melaporkan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan;
1.Lapor dengan datang secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) tempat wajib pajak terdaftar atau di kantor pelayanan selain wajib pajak terdaftar.
2.Lapor melalui jasa ekspedisi atau pos.
3.Lapor melalui DJP online.
4.Lapor melalui Aplication Service Provider (ASP).

Di masa pandemi seperti ini, wajib pajak diimbau untuk melaporkan SPT secara online agar bisa meminimalisasi interaksi.

Untuk pelaporan online, Anda harus menyiapkan NPWP, Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan akun DJP online.

Baca Juga: Cara Bikin EFIN, Lapor SPT Tahunan Tanpa Antre

Berita lainnya di Headlines