TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Gelap, Kontradiksi Efisiensi Anggaran di Tengah Kabinet Gemuk

·

Indonesia Gelap, Kontradiksi Efisiensi Anggaran di Tengah Kabinet Gemuk

PajakOnline | Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa Indonesia Gelap di kawasan Medan Merdeka Barat, depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Koordinator Pusat BEM SI Satria mengkritisi kebijakan pemerintah yang inkonsistensi terutama dalam efisiensi anggaran. Pengertian efisiensi tidak sejalan dengan realitas pemerintah, kontradiktif dengan Kabinet Gemuk Pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, daya beli masyarakat merosot dan semakin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Efisiensi-efisiensi, tapi melantik staff khusus dari influencer,” kata Satria dalam orasinya.

Selama aksi berlangsung, para mahasiswa membentangkan berbagai spanduk.

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menuntut pemerintah untuk menanggapi berbagai polemik yang dinilai meresahkan masyarakat.

Lima tuntutan utama mereka dalam unjuk rasa Indonesia Gelap adalah sebagai berikut:

1. Mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun
2025 mengenai efisiensi anggaran.

2. Mengevaluasi seluruh program makan bergizi gratis yang dinilai kurang
tepat dalam pelaksanaannya.

3. Mencabut pasal RUU Minerba yang mengizinkan kampus mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik.

4. Meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan atau hambatan birokrasi.

5. Memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan.

Sementara itu, Dewan Pembina Tax Payer Community Sarjan Tahir mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi komprehensif. Yang krusial, efisiensi anggaran jangan sampai menimbulkan efek bola salju (snowball effect) menghambat akselerasi ekonomi yang sedang mengalami slow down.

"Kami apresiasi Bapak Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran dengan tujuan mulia dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kami apresiasi pula program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bagus untuk investasi masa depan cemerlang anak-anak Bangsa," kata Sarjan Tahir yang juga pengurus pusat Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

Tax Payer Community, sambung Sarjan, meminta kepada pemerintah agar MBG lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan kalangan keluarga miskin, dhuafa dan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) Indonesia.

"Hasil dari efisiensi anggaran, di antaranya dapat dipergunakan untuk meluaskan akses pendidikan gratis dan beasiswa pendidikan tinggi bagi generasi masa depan harapan bangsa," kata Sarjan Tahir yang juga Ketua Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat.

Berita lainnya di Headlines