TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Indonesia Lobi Amerika Serikat untuk Konsensus Pajak Digital

·

Indonesia Lobi Amerika Serikat untuk Konsensus Pajak Digital

PajakOnline.com—Pemerintah Indonesia bertekad konsesus terkait aturan pajak perusahaan digital dunia bisa terealisasi. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penarikan pajak digital asing.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembahasan pajak penghasilan perusahaan digital mengalami deadlock, lantaran aksi pemerintahan Amerika Serikat (AS) sebelumnya yakni Donald Trump saat itu memilih menghentikan pembahasan.

Baca Juga: Ditolak Amerika Serikat, Kesepakatan Pajak Digital Deadlock

"Waktu itu AS tiba-tiba withdraw atau tiba-tiba menarik kembali keseluruhan proses tiba-tiba tidak mau mengikuti. Nah, kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan DPR secara virtual, Senin (1/2/2021).

Menurutnya pada forum G20 mendatang, AS di bawah pemerintahan baru, yakni pemerintahan Presiden Joe Biden mau diajak membahas pajak digital.

"Kita berharap sekarang sudah ada pemerintahan baru yang lebih dalam hal ini percaya kepada cooperation secara multilateral dan bersama-sama, tidak unilateral, kita berharap akan tercapai itu," kata Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani berharap, tahun 2022 mendatang Indonesia bisa menjadi presiden negara-negara G20. Jika hal itu terwujud, ia mengatakan pemerintah akan berupaya keras membahas pajak digital dalam forum antarnegara tersebut.

"Kalau nanti benar di G20 di mana tahun ini Italia jadi presidennya, dan tahun depan Indonesia yang menjadi tuan rumah atau presidennya, kita fokusnya bagaimana taxation untuk digital bisa tercapai," kata Menkeu Sri.

Baca Juga:  Payah, OECD Belum Juga Sepakati Pajak Digital Bikin Indonesia Rugi Besar

Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, sudah seharusnya pemerintah berjuang terus untuk dapat mengejar pajak penghasilan perusahaan melalui sistem perdagangan elektronik (PMSE) atau digital terutama dari luar negeri, antara lain seperti Google, Netflix, Zoom, Facebook, dan lainnya.

Sebab,  mereka telah mengambil manfaat ekonomi (significant economic presence) yang besar dari Indonesia. Kebijakan ini berlaku untuk perusahaan di dalam negeri dan luar negeri.

“Kita lihat bersama dari sisi fairness dan kedaulatan bernegara, karena mereka (PMSE luar negeri) telah mendapatkan keuntungan amat signifikan di Indonesia," kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group.

Berita lainnya di Headlines