TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Insentif Pajak untuk Pengusaha Perlu Juga Diberikan ke Sektor UMKM

Redaksi PajakOnline · 29 Mar 2020, 11.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberikan empat insentif perpajakan guna membantu wajib pajak (WP) terdampak wabah Corona atau Covid-19. Keempat insentif pajak terkait, yakni Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketentuan insentif pajak ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 yang akan mulai berlaku pada 1 April 2020 mendatang.

Baca Juga: Mulai 1 April, Pengusaha Terdampak Corona Dapat 4 Insentif Pajak

Pengamat perpajakan Abdul Koni mencermati insentif pajak ini sedikit banyaknya membantu pengusaha yang terdampak wabah Corona, namun sayangnya tidak semua jenis usaha mendapatkan fasilitas insentif ini.

Sebab, para pengusaha yang terdampak wabah Corona, bukan hanya mereka yang berusaha di bidang industri atau jasa yang ada dan disebutkan dalam ketentuan tersebut, namun usaha di bidang lain pun, seperti bidang usaha perdagangan maupun jasa, seperti jasa pengiriman, kurir, jasa forwarder, dan bidang lainnya termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pun turut terdampak Corona, tetapi malah sama sekali tidak mendapatkan insentif pajak.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji kembali batasan jenis usaha yang berhak mendapatkan insentif perpajakan ini," kata Managing Partners PajakOnline Consulting Group Abdul Koni.

Mantan auditor Ditjen Pajak ini meyakini pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk mengurangi dampak buruk wabah Corona. "Namun, tetap kita harus kritisi bersama bahwa hampir semua bidang usaha saat ini terkena imbas wabah Corona, termasuk sektor UMKM yang perlu kita prioritaskan," kata Abdul Koni.

Baca Juga: Pajak UMKM dan Koperasi Seharusnya 0 Persen

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang menghitung berapa besar insentif pajak yang diberikan ke UMKM dan Koperasi.

Berapa besarannya? Kapan akan diumumkan? Untuk sektor mana saja? "Ditunggu saja. Pasti akan disampaikan saat sudah diputuskan secara resmi oleh pemerintah," kata Teten saat dihubungi PajakOnline.com

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, insentif pajak seperti ini diberikan terhadap sektor yang paling terdampak wabah virus Corona.

"Jadi ada prioritas-prioritas. Pemerintah juga akan terus melihat perkembangan atas dampak wabah virus corona terhadap sektor-sektor usaha yang ada," kata Yoga.

Di samping itu, upaya Pemerintah yang telah dan akan dilakukan tidak semata-mata dalam bentuk insentif pajak.

Yoga menambahkan, dari sisi moneter juga telah banyak yang dilakukan otoritas moneter untuk membantu dunia usaha dan masyarakat menghadapi kondisi ini, seperti penurunan suku bunga, relaksasi kredit usaha, dan lainnya.

"Jadi, perlu dipahami seluruh masyarakat, Pemerintah saat ini dengan seluruh resource yang ada dan memungkinkan berupaya untuk membantu masyarakat dan dunia usaha menghadapi situasi ini," kata Yoga.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #KonsultanPajakOnline