TRENDING
Prabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Jalan di Lampung Dibangun Pakai Uang Pajak, Ini Kata Menkeu

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan negara melalui berbagai instansi guna pembangunan infrastruktur jalan di Lampung dan Pulau Sumatera. "Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatra?" kata Sri Mulyani melalui media sosial Instagram resminya @smindrawati, dikutip hari ini, Senin (8/5/2023).

Menkeu menyebutkan, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dari APBN 2023 untuk pembangunan jalan Provinsi/Kabupatan/Kota Lampung sebesar Rp402,44 miliar. Dana ini diperuntukkan membangun 231,9 kilometer jalan. Sebagai informasi, APBN 2023 yang disalurkan melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional yakni sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun ini.

"Sudah terealisasi Rp81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp508,1 miliar," katanya.

Sementara itu, dana alokasi yang bersumber dari APBD 2023 untuk program penyelenggaraan jalan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun. Adapun, khusus Provinsi Lampung sendiri sebesar Rp886,8 miliar.

"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," katanya.

Sri mengatakan, anggaran pembangunan jalan Tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung dengan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero).

Setidaknya, ada 2 ruas tol Trans Sumatra yang melintasi Lampung yakni ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan dukungan pemerintah berupa PMN senilai Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.

Selanjutnya ruas Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan dukungan Pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun. Selain itu, pendanaan pembabasan lahan dari kedua ruas tol tersebut dianggarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun. "Dalam kunjungan Presiden @jokowi ke Propinsi Lampung, disampaikan bahwa Pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak - dan tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota," kata Sri.