PajakOnline.com—Sebagian masyarakat masih ragu, bahkan menolak rencana Pemerintah untuk memberi vaksin Covid-19. Padahal, Presiden sudah menyatakan akan menjadi orang pertama yang di vaksin di Indonesia.
[caption id="attachment_55763" align="alignright" width="300"]
M. Jamiluddin Ritonga
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul.[/caption]
Pernyataan presiden itu tidak serta merta membuat masyarakat percaya terhadap vaksin yang akan diberikan pemerintah. Hal itu wajar mengingat presiden bukan orang kredibel dalam menyampaikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Seharusnya menteri kesehatan dan BPOM yang menyampaikan hal itu. Sebab, dua lembaga ini di pemerintahan yang memiliki kredibilitas dalam menyampaikan vaksin Covid-19.
Selain dua lembaga tersebut, sebetulnya pemerintah dapat menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyampaikan vaksin Covid-19. Lembaga ini tentu sangat kredibel menyampaikan hal itu.
Sayangnya IDI tidak dilibatkan dalam menyampaikan rencana vaksin Covid-19 ke masyarakat. Justeru IDI menginformasikan, sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang telah lulus uji klinis fase tiga. Bahkan BPOM hingga kini belum menyampaikan vaksin mana yang aman, berhasiat, dan bermutu sesuai standar internasional seperti WHO.
Pernyataan IDI itu membentuk persepsi di sebagian masyarakat bahwa belum ada vaksin Covid-19 yang layak digunakan. Persepsi inilah yang membuat masyarakat masih ragu, bahkan menolak rencana vaksin Covid-19.
Masyarakat juga masih ragu kehalalan vaksin tersebut. Keraguan itu masih menguat karena MUI hingga kini belum menyampaikan hal itu.
Jadi, kredibilitas penyampai vaksin Covid-19 menjadi faktor dominan penyebab terjadinya keraguan dan penolakan di masyarakat.
