TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kanwil DJP Perkuat Perluasan Basis Pajak Melalui Digitalisasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

· ·

Kanwil DJP Perkuat Perluasan Basis Pajak Melalui Digitalisasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Pekanbaru, PajakOnline – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau memperkuat strategi perluasan basis pajak melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan analisis data, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan fiskal di tengah dinamika perekonomian global.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Silaturahmi dan Konsultasi Publik, Dialog Perpajakan yang digelar dalam rangka Hari Pajak 2026. Forum ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, media, serta jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Riau sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan membangun kepatuhan perpajakan secara kolaboratif.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa perluasan basis pajak tidak semata-mata berorientasi pada penambahan jumlah wajib pajak, tetapi juga pada peningkatan kualitas data perpajakan melalui integrasi informasi, digitalisasi administrasi, dan pengawasan berbasis risiko. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Secara nasional, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa program perluasan basis pajak sepanjang 2025 berhasil menambah 143.449 wajib pajak baru. Penambahan tersebut menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp1,2 triliun, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi ekstensifikasi yang didukung pemanfaatan data dan teknologi informasi.

Melalui penguatan sinergi, digitalisasi, dan pemanfaatan data yang lebih komprehensif, DJP berharap perluasan basis pajak dapat berjalan secara berkelanjutan, mendukung optimalisasi penerimaan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, modern, dan terpercaya.

Berita lainnya di Headlines