Kapolri Bentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

PajakOnline | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai langkah pendamping kementerian dalam memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor.

Dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/6/2025), Kepala Satgassus dijabat Herry Muryanto. Sejumlah anggotanya merupakan mantan pegawai KPK yang sudah mempunyai pengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan serta sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Komando Tim:

Kepala: Herry Muryanto, mantan Direktur Penyelidikan KPK.

Wakil Kepala Satgassus: Novel Baswedan, eks-penyidik senior KPK.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan selama 6 bulan ini Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yudi menyampaikan, Hotman Tambunan selaku ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan telah memetakan di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," kata Yudi Purnomo dalam keterangannya.

Dalam enam bulan terakhir, Satgassus turun langsung ke:

Pelabuhan Perikanan Mayangan, Probolinggo (7–9 Mei 2025), dan Pelabuhan Benoa, Bali (11–13 Juni 2025). Hasil pengamatan menunjukkan banyak kapal penangkap ikan berukuran di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di perairan lebih dari 12 mil laut, namun masih belum mempunyai izin resmi, sehingga tidak dikenai pungutan PNBP.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," ujar Yudi.

Satgassus merekomendasikan beberapa langkah strategis:

Mempercepat proses perizinan kapal—melalui peningkatan kapasitas instansi pengurusan perizinan, atau pembukaan gerai layanan terpadu bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Melakukan sosialisasi intens kepada pemilik kapal agar segera memproses izin dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penangkapan.

Ketua Tax Payer Community Abdul Koni optimistis keberadaan tokoh-tokoh seperti Herry dan Novel Baswedan dapat meningkatkan efektifitas Satgassus dalam memberantas potensi korupsi dan meningkatkan pendapatan negara.

Dengan pengalaman dan kompetensi dari eks-KPK, Satgassus diharapkan mampu membuka peluang penerimaan baru, terutama dari sektor perikanan, dan meningkatkan akuntabilitas perizinan.Tim ini menjadi simbol sinergi antara penegakan hukum dan kebijakan fiskal, serta menunjukkan strategi proaktif Polri dalam mendukung pembangunan nasional.

Sinergitas DJP dan Tim Satgassus Polri

Sehubungan dengan sinergisitas antara DJP dan Tim Satgassus Polri, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025) kepada PajakOnline menjelaskan, sebagai berikut;

1. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, DJP mengundang Tim Satgassus Polri untuk membangun sinergi dan kolaborasi.

2. Pada pertemuan tersebut, DJP dan Tim Satgassus Polri telah melakukan pembahasan bersama mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.

3. Kolaborasi antara DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) yang dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

4. Fokus kerja sama ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya.