TRENDING
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganPenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kasus Penggelapan Pajak, Kejati DIY Sita Rp12 Miliar dari Perusahaan Distributor Minyak Goreng

Redaksi PajakOnline · 5 Mei 2024, 15.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyita uang sebesar Rp12 miliar dari terpidana penggelapan pajak, PT Purbalaksana Jaya Mandiri distributor minyak goreng. Terpidana dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Kegiatan penyitaan dilakukan bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY. Sejumlah uang yang disita tersebut akan disetorkan ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wakil Kepala Kejati DIY Amiek Mulandari menyatakan eksekusi pidana denda penggelapan pajak telah sesuai Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 291 K/Pid.Sus/2024 tanggal 7 Maret 2024 juncto (jo) Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 20/Pid.SUS/2023/PT YYK tanggal 27 Maret 2023 jo Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN.Btl tanggal 6 Februari 2023, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, pengadilan juga telah memutuskan terpidana melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat 1 huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Bantul telah mengeluarkan dua amar putusan untuk Hellen Purbonegoro sebagai pengusaha/distributor dan PT Purbalaksana Jaya Mandiri selaku korporasi.

“Terpidana disebut dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pajak terutang terpidana korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri itu dilaporkan mencapai Rp 46.782.765.918. Putusan pengadilan juga menjatuhkan pidana denda sebesar dua kali dari pajak terutang, yaitu mencapai Rp 93.565.531.836. Karena belum semua pidana denda dibayarkan, Kejati DIY masih akan melakukan eksekusi, sebagaimana putusan pengadilan,” kata Amiek dalam konferensi persnya, kemarin.

Dia merinci jumlah denda yang dieksekusi dari terpidana korporasi berupa uang tunai mencapai Rp 12.006.183.846, terdiri dari valas berupa uang kertas 1.000 yen (sebanyak 11 lembar), uang kertas 10 ribu yen (17 lembar), uang kertas 500 dollar Hong Kong (8 lembar), uang kertas 1.000 dollar Hong Kong (tiga lembar), uang kertas 100 dollar Hong Kong (3 lembar), uang kertas 20 dollar Hong Kong (1 lembar), uang kertas 1.000 won sebanyak (1 lembar), uang kertas 100 Swiss Franc (3 lembar), serta uang kertas 200 Swiss Franc (1 lembar).