TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Jelang Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Masih Lambat

· ·

Jelang Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Masih Lambat

PajakOnline | Hingga akhir Oktober 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.459,03 triliun. Nominal ini setara dengan 70,2 persen dari target tahunan dalam APBN 2025.

"Secara neto sampai dengan akhir Oktober sudah terkumpul Rp1.459,03 triliun, ini di bawah tahun lalu masih," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat Konferensi Pers APBN beberapa hari lalu kantornya, Jakarta.

Suahasil mengungkapkan mayoritas komponen setoran pajak mengalami penurunan seperti PPh Badan yang secara neto baru terkumpul Rp237,56 triliun atau turun 9,6% dibanding periode yang sama tahun lalu.Kemudian, untuk PPh Orang Pribadi dan PPh 21 baru mencapai Rp191,66 triliun atau minus 12,8%. Sedangkan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 baru terealisasi Rp275,57 triliun atau minus 0,1%.

Adapun untuk PPN dan PPnBM realisasinya Rp556,61 triliun dengan minus mencapai 10,3%. Sedangkan untuk pajak lainnya cenderung tumbuh 42,3% dengan realisasi Rp197,61 triliun.

Sejumlah komponen utama pajak memang menunjukkan penurunan atau kontraksi bila dibandingkan periode sama tahun lalu, menandakan perlambatan pada basis penerimaan.

Rinciannya, penurunan PPh dan PPN/PPnBM; penerimaan dari PPh Badan sebesar Rp237,56 triliun (turun 9,6 persen secara year-on-year).

PPh untuk Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp191,66 triliun (turun 12,8 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya).

Pajak konsumsi utama seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM meleset lumayan jauh, perolehan hanya Rp556,61 triliun (turun sekitar 10,3 persen yoy).

Sektor pajak lain (selain PPh dan PPN/PPnBM) mencatatkan penerimaan tambahan tetapi penurunan pada komponan utama tetap menjadi sorotan.

Ketua Tax Payer Community (Masyarakat Pembayar Pajak Indonesia) mengatakan, menuju akhir tahun kontraksi di berbagai komponen pajak utama menunjukkan basis penerimaan pajak 2025 melemah dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini bisa menjadi sinyal peringatan menjelang penutupan tahun fiskal. Meskipun realisasi neto sudah melebihi 70 persen target, perlambatan pada PPh dan PPN/PPnBM kemungkinan akan menekan upaya memenuhi target penuh APBN, kecuali terjadi perbaikan pemungutan dan kinerja sektor usaha di sisa waktu," kata Koni.

Koni mengatakan, Pemerintah melalui Kemenkeu perlu mengevaluasi faktor-faktor penyebab kontraksi apakah karena pelemahan aktivitas ekonomi, penundaan restitusi, atau kondisi eksternal agar strategi kebijakan dan penagihan tetap efektif di penghujung tahun ini.

Berita lainnya di Headlines