TRENDING
Sebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang PerpajakanSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanSatgas PKH Setor Rp13,24 Triliun ke Negara, Termasuk Penerimaan PajakTiga Indikator Ekonomi Menguat, Fundamental Indonesia Makin Terjaga Masuki Kuartal IV 2026Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,29 Persen, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangInflasi September 2026 Naik Jadi 3,28 Persen, Harga Pangan Jadi SorotanSurplus Perdagangan Indonesia Capai USD7,25 MiliarDJP Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global, Sasar Wajib Pajak MultinasionalTarget Pajak 2027 Naik, DJP Pastikan Restitusi Tetap Cair Tepat WaktuPMK 71/2026 Buka Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak hingga 2 TahunKanwil DJP Bali Serahkan Tersangka Pidana di Bidang Perpajakan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kemenkeu Raih Predikat WBK dan WBBM

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) bagi 140 unit kerja dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bagi 24 unit kerja dalam Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Senin (20/12/2021).

Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga turut menerima penghargaan sebagai pemimpin perubahan karena dinilai berhasil mendorong dan memantik semangat pembangunan ZI di lingkungan instansinya.

Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi dengan baik, serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik yang prima, dan berkinerja tinggi. Sedikit berbeda dengan WBK, predikat WBBM ditambah dengan telah terdapat peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang konsisten dan berkelanjutan.

“Dengan semakin banyaknya unit kerja WBK/WBBM maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan melayani kepada publik dengan prima akan semakin tumbuh dan berkembang sebagaimana harapan kita semua Pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha,” ungkap Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto saat memberi sambutan pada acara tersebut.

Erwan melanjutkan, pembangunan ZI WBK/WBBM merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengatakan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

“Oleh karenanya pembangunan ZI merupakan suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan percepatan reformasi birokrasi,” lanjut Erwan.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang turut hadir secara virtual menyampaikan, pembangunan ZI secara masif yang diiringi profil sumber daya manusia yang mumpuni di setiap instansi diharapkan mampu membawa dampak yang lebih luas dalam pelayanan publik sehingga membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.

“Kokohnya integritas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam membangun unit kerja WBK/WBBM. Integritas moral merupakan pondasi dan nilai karakter yang diperlukan dalam membangun kerjasama dan kemitraan berbasis trust termasuk di tingkat global,” kata Wapres Ma'ruf Amin.