PajakOnline.com—Pemerintah terus berupaya untuk menyehatkan APBN menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023. Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset dan menguatkan strategi pembiayaan tahun 2022 untuk mendukung terwujudnya APBN yang kuat dan berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus mendayagunakan instrumen-instrumen yang ada menghadapi di satu sisi optimisme dari pemulihan ekonomi, namun di sisi lain kewaspadaan yang meningkat akibat potensi turbulensi yang berasal dari negara-negara maju,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Investor Gathering 2021 secara virtial, Senin (13/12/2021).
Menkeu mengungkapkan strategi pengelolaan pembiayaan anggaran pada APBN 2022 akan dilakukan secara prudent, fleksibel, dan oportunistik.
“Karena ini adalah cara yang paling sesuai pada saat kondisi ekonomi dunia dan kondisi pasar keuangan dan surat berharga yang sangat dinamis,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan Undang-Undang (UU) APBN untuk tahun 2022 telah menyebutkan defisit di 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UU tersebut disusun sebelum pembahasan dan penyelesaian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan. Selain itu, kondisi tersebut juga belum memperhitungkan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor yang disertai dengan berbagai kenaikan di bidang ekspor dan komoditas.
“Ini akan memberikan dampak diharapkan positif sehingga kita berharap tahun 2022 akan bisa mengendalikan defisit sesuai dengan skenario konsolidasi APBN atau fiskal kita untuk bisa mencapai soft landing tahun 2023 dengan defisit yang kembali bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB,” kata Menkeu Sri Mulyani.
