TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pemerintah Dukung Penuh Investasi Energi Terbarukan

·

Pemerintah Dukung Penuh Investasi Energi Terbarukan

PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah instrumen fiskal untuk mendorong penuh pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Kebijakan fiskal ini berperan penting dalam mewujudkan sektor energi baru dan terbarukan menarik bagi investor. Mengenai hal ini, pemerintah sudah mempersiapkan sejumlah insentif pajak.

"Instrumen fiskal sangat penting untuk menarik investasi, baik itu insentif atau subsidi, seperti tax allowance dan tax holiday yang kami sediakan untuk menarik investasi di bidang energi baru dan terbarukan," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Menkeu insentif fiskal bisa mengurangi beban dunia usaha saat berinvestasi pada sektor energi baru dan terbarukan. Lewat insentif ini, harapannya investasi dalam energi baru dan terbarukan bisa terus berakselerasi.

Pemerintah mulai mengatur tentang pajak karbon. Karena pajak karbon sebagai instrumen kebijakan yang dapat mendatangkan sektor swasta untuk memasukkan konsekuensi dari kegiatan ekonomi dengan bentuk emisi karbon dalam hitungan investasinya.

Dengan adanya pajak karbon, Indonesia akan mampu untuk terus menjalankan kegiatan ekonominya, namun dengan tetap melakukan langkah-langkah nyata dalam mengurangi potensi krisis perubahan iklim.

Saat ini Kemenkeu melakukan komunikasi dengan PT PLN (Persero) untuk penerapan pajak karbon dengan skema cap, trade, and tax. Menkeu Sri Mulyani menekankan pemerintah akan menjaga agar tarif listrik tetap terjangkau.

"Keterjangkauan ini perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang masyarakat, industri, dan ekonomi, yang mana ketiga hal itu sangat penting, tapi juga dana pemerintah," kata Menkeu.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan fiskal ini harus terus diarahkan agar sejalan dengan upaya global menurunkan emisi karbon sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Oleh karena itu, pemerintah turut menjalankan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging), juga mendesain surat utang khusus dalam membiayai proyek ramah lingkungan. (Ridho Rizqullah Zulkarnain)

Berita lainnya di Headlines