TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Layanan Pajak DJP Selama Bulan Ramadhan sampai Jam 3 Sore

· ·

Layanan Pajak DJP Selama Bulan Ramadhan sampai Jam 3 Sore

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan, waktu pelayanan pajak selama bulan suci Ramadhan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00. Biasanya normal pukul 07.30 sampai dengan 17.00. Ketentuan waktu pelayanan pajak ini berlaku di seluruh pelayanan di kantor pajak.

"Selama bulan Ramadhan terdapat perubahan jam layanan di kantor pajak, yang meliputi KPP, KP2KP, serta @kring_pajak," demikian pengumuman DJP melalui akun X @DitjenPajakRI, Rabu (13/3/2024).

DJP menyatakan perubahan waktu pelayanan tersebut berlaku di seluruh pelayanan di kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP), dan Kring Pajak. Khusus Kring Pajak, jadwal pelayanannya akan mengacu pada waktu Indonesia barat (WIB). Wajib pajak dapat mengunjungi KPP dan KP2KP untuk mengakses aneka layanan atau informasi pajak. Namun apabila tidak sempat ke kantor pajak, wajib pajak juga dapat memanfaatkan pelayanan nontatap muka melalui live chat atau media sosial
DJP.

"#KawanPajak dapat menyesuaikan jam layanan tersebut apabila membutuhkan layanan dari kantor pajak," tulis DJP.

DJP menyediakan berbagai layanan melalui KPP, KP2KP, dan Kring Pajak. Misalnya dalam periode penyampaian SPT Tahunan seperti saat ini, wajib pajak dapat mengakses layanan seperti asistensi pelaporan SPT Tahunan, aktivasi dan lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN), serta konsultasi perpajakan.

Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Sedangkan SPT Tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.

Berita lainnya di Headlines