TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Manfaat INA Buat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

·

Manfaat INA Buat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

PajakOnline.com—Lahirnya Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia melengkapi berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menarik investor di bidang infrastruktur. SWF sebagai salah satu wadah kolaborasi melanjutkan pembangunan melalui ekuitas atau mengurangi eksposur utang.

Baca Juga:  SWF Masih Ilusi, Resesi Berlanjut?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi pembicara utama pada Webinar bertajuk "Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia" menyebut berbagai manfaat INA untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

“Pertama, (INA) memiliki kemampuan untuk menambah modal bagi pembangunan tanpa meningkatkan risiko utang. Kedua, belajar dari cara kerja yang merupakan best practice dari seluruh dunia. Ketiga, meningkatkan valuasi aset negara. Keempat, meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara yang diinisiasi oleh Kementerian Perhubungan berlangsung Rabu (3/3/2021).

Kehadiran INA diyakini dapat memberikan pilihan kepada investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investor dapat berinvestasi melalui pembelian saham, pembelian surat berharga negara, berinvestasi melalui BKPM, dan juga bisa melalui partnership dengan partner lokal.

Menkeu menyampaikan target investasi periode pertama dari INA adalah di bidang infrastruktur sektor transportasi. Hal ini dikarenakan sektor transportasi disiapkan untuk menjaga peningkatan demand atau permintaan ketika ekonomi pulih. Proyek infrastruktur transportasi tersebut meliputi bandara, pelabuhan, dan jalan tol.

“Bangkitnya kembali sektor transportasi akan menandai pulihnya ekonomi Indonesia. Saya berharap dari forum ini akan muncul berbagai komunikasi kerja sama dan investasi bersama antara INA dengan berbagai pihak. Semoga upaya kita untuk terus membangun Indonesia secara berkelanjutan dengan tata kelola yang baik dan manfaat yang nyata bagi masyarakat bisa berjalan,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines