TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Menkeu: APBN 2025, Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun

·

Menkeu: APBN 2025, Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun

PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran untuk program makan siang gratis atau sekarang dinamakan makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.

Menkeu mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan tim transisi untuk memberikan kejelasan bagaimana program makanan bergizi gratis dapat dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.

"Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap. Untuk tahun pertama pemerintahan beliau, atau 2025, telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyebutkan angka Rp71 triliun sudah masuk dalam range postur defisit APBN di kisaran 2,29%-2,82%. Selanjutnya, anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun bukan merupakan on top (batas atas), tapi sudah dimasukkan ke dalam postur.

Program tersebut akan disusun dalam RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Nota Keuangan 16 Agustus 2024. "Namun, untuk prostur APBN sudah dimasukkan dan disepakati oleh Presiden terpilih dengan anggaran awal Rp71 triliun," katanya.

Kemenkeu juga sudah berkoordinasi dengan tim Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran. Dia menekankan semua dilakukan mengikuti siklus APBN keuangan negara akan dibahas secara transparan dengan DPR.

"APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitas dan kesehatannya. Ini instrumen penting yang jadi andalan pemerintah hari ini maupun yang akan datang. Selama ini komunikasi berjalan baik untuk tetap memiliki komitmen untuk pengelolaan fiskal yang hati-hati dan fiskal yang sustainable," kata Sri Mulyani.

Berita lainnya di Headlines