TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Uang Pajak Kita untuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

· ·

Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Uang Pajak Kita untuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

PajakOnline | Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aim Nursalim Saleh mendukung penuh keberadaan Tax Payer Community sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Aim mengatakan, Tax Payer Community dapat menyampaikan kepada masyarakat luas mengenai manfaat uang pajak yang tidak hanya dipergunakan untuk pemerataan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (membangun jalan, jembatan, dan sarana prasarana). Uang pajak yang kita bayarkan ternyata juga dipergunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial lainnya.

[caption id="attachment_80706" align="alignnone" width="800"] Ketua Tax Payer Community Abdul Koni bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten Aim Nursalim Saleh./PajakOnline.com[/caption]

"Ini komunikasi dua arah yang touchy dengan Tax Payer Community. Pemerintah--dalam hal ini DJP- memerlukan partner agar kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi lebih intensif dan massif," kata Kakanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh saat menerima dengan hangat kunjungan silaturahmi Ketua Tax Payer Community Abdul Koni bersama redaksi PajakOnline, di Kanwil DJP Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (6/8/2025).

Dalam catatan Tax Payer Community, anggaran sebanyak Rp51,53 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025, menyasar sekitar 17 juta penerima manfaat. Fase pertama Januari–Maret: Rp3,48 triliun untuk 2,95 juta siswa dan 510 ribu ibu/balita; April–Juni: Rp6,69 triliun untuk 6 juta siswa dan 1,08 juta ibu/balita; Juli–Desember: Rp 41,34 triliun untuk 15 juta siswa dan 2,89 juta ibu/balita.

[caption id="attachment_79423" align="alignnone" width="863"] Presiden Prabowo meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Jawa Barat. Sumber Foto: BPMI Setpres.[/caption]

Program MBG ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan target nasional jangka panjang
mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan dan mendanai program ini—alokasi Rp 71 triliun pada 2025 berasal dari pajak.

Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Anak Keluarga Miskin

Pemerintah mengalokasikan Rp1,2 triliun dari APBN untuk mendanai operasional Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. Sebanyak 63 sekolah beroperasi Juli 2025 dan 37 akan menyusul pada September 2025, total mencakup 9.780 siswa.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1–2). Semua kebutuhan—seragam, asrama, makan, dan pembelajaran—dibiayai sepenuhnya oleh negara. "Dananya dari mana? Ya dari uang pajak yang kita bayarkan," kata Aim Nursalim Saleh.

Tax Payer Community mencermati efek ganda antara MBG dan Sekolah Rakyat menciptakan sinergi antara pemenuhan gizi dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin—dua elemen penting dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Uang pajak dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, dan peluang masa depan yang lebih adil.

Menurut Aim, uang pajak dikembalikan lagi untuk menolong rakyat. "Wajib pajak akan merasa senang, tenang, dan nyaman karena mengetahui uang pajak yang dibayarkannya dimanfaatkan untuk apa saja," kata Aim Nursalim Saleh yang mendapatkan penghargaan pegawai berprestasi pada 2010 dan menerima penghargaan bintang Satyalancana Karya Satya XX.

Dalam perspektif Tax Payer Community, pajak bukanlah beban, membayar pajak adalah manifestasi rasa cinta bela negara. Para pembayar pajak adalah patriot bangsa. Ia menjadi instrumen redistributif yang memperkokoh keadilan sosial dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional secara inklusif.

Aim mengharapkan Tax Payer Community dapat terus mengajak wajib pajak yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk punya NPWP. "Yang belum lapor SPT menjadi lapor SPT, dan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak menjadi pembayar pajak yang patuh," kata Aim.

Selanjutnya, Tax Payer Community dapat menjadi penyeimbang pemerintah. Keseimbangan sama artinya dengan check and balances. Kita turut bersama-sama mengawasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran agar efisien dan tepat sasaran, menutup celah terjadinya korupsi.

Berita lainnya di Headlines