TRENDING
Tidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan PerpanjangannyaTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunTransaksi Pembayaran Digital Tembus 6,11 Miliar, QRIS Tumbuh 67,22 PersenHari Ini Batas Akhir Pendaftaran GloBE di Coretax, DJP Catat 1.460 WP Sudah TerdaftarKanwil DJP Jakarta Selatan I Kantongi Rp75,06 Triliun hingga Agustus 2026Pajak Karbon Ditunda, Pemerintah Pertimbangkan Dampak Harga EnergiSEMA UGM, BEM UI, dan KM ITB Gaungkan “Nestapa Indonesia”, Soroti Demokrasi hingga Transparansi AnggaranBI Dorong Pemda Pakai AI Gali Potensi Pajak DaerahBukan Lagi DJP, Pengawasan Profesi Konsultan Pajak Beralih ke Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor KeuanganBI Tahan Suku Bunga 5,75%, Stabilitas Rupiah Jadi PerhatianSebanyak 1.460 Wajib Pajak Terdaftar GloBE, Pengawasan Pajak Minimum Global DiperkuatIKH Pajak Akan Kedaluwarsa? Begini Ketentuan Perpanjangannya
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh, Uang Pajak Kita untuk Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat

Redaksi PajakOnline · 19 Sep 2025, 03.15 WIB · pajakonline.com

PajakOnline | Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aim Nursalim Saleh mendukung penuh keberadaan Tax Payer Community sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Aim mengatakan, Tax Payer Community dapat menyampaikan kepada masyarakat luas mengenai manfaat uang pajak yang tidak hanya dipergunakan untuk pemerataan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur (membangun jalan, jembatan, dan sarana prasarana). Uang pajak yang kita bayarkan ternyata juga dipergunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG), memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial lainnya.

[caption id="attachment_80706" align="alignnone" width="800"] Ketua Tax Payer Community Abdul Koni bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten Aim Nursalim Saleh./PajakOnline.com[/caption]

"Ini komunikasi dua arah yang touchy dengan Tax Payer Community. Pemerintah--dalam hal ini DJP- memerlukan partner agar kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi lebih intensif dan massif," kata Kakanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh saat menerima dengan hangat kunjungan silaturahmi Ketua Tax Payer Community Abdul Koni bersama redaksi PajakOnline, di Kanwil DJP Banten, Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (6/8/2025).

Dalam catatan Tax Payer Community, anggaran sebanyak Rp51,53 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025, menyasar sekitar 17 juta penerima manfaat. Fase pertama Januari–Maret: Rp3,48 triliun untuk 2,95 juta siswa dan 510 ribu ibu/balita; April–Juni: Rp6,69 triliun untuk 6 juta siswa dan 1,08 juta ibu/balita; Juli–Desember: Rp 41,34 triliun untuk 15 juta siswa dan 2,89 juta ibu/balita.

[caption id="attachment_79423" align="alignnone" width="863"] Presiden Prabowo meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Jawa Barat. Sumber Foto: BPMI Setpres.[/caption]

Program MBG ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, mencakup siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan target nasional jangka panjang
mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan dan mendanai program ini—alokasi Rp 71 triliun pada 2025 berasal dari pajak.

Sekolah Rakyat: Pendidikan Gratis untuk Anak Keluarga Miskin

Pemerintah mengalokasikan Rp1,2 triliun dari APBN untuk mendanai operasional Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. Sebanyak 63 sekolah beroperasi Juli 2025 dan 37 akan menyusul pada September 2025, total mencakup 9.780 siswa.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1–2). Semua kebutuhan—seragam, asrama, makan, dan pembelajaran—dibiayai sepenuhnya oleh negara. "Dananya dari mana? Ya dari uang pajak yang kita bayarkan," kata Aim Nursalim Saleh.

Tax Payer Community mencermati efek ganda antara MBG dan Sekolah Rakyat menciptakan sinergi antara pemenuhan gizi dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin—dua elemen penting dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Uang pajak dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi, pendidikan, dan peluang masa depan yang lebih adil.

Menurut Aim, uang pajak dikembalikan lagi untuk menolong rakyat. "Wajib pajak akan merasa senang, tenang, dan nyaman karena mengetahui uang pajak yang dibayarkannya dimanfaatkan untuk apa saja," kata Aim Nursalim Saleh yang mendapatkan penghargaan pegawai berprestasi pada 2010 dan menerima penghargaan bintang Satyalancana Karya Satya XX.

Dalam perspektif Tax Payer Community, pajak bukanlah beban, membayar pajak adalah manifestasi rasa cinta bela negara. Para pembayar pajak adalah patriot bangsa. Ia menjadi instrumen redistributif yang memperkokoh keadilan sosial dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional secara inklusif.

Aim mengharapkan Tax Payer Community dapat terus mengajak wajib pajak yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk punya NPWP. "Yang belum lapor SPT menjadi lapor SPT, dan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak menjadi pembayar pajak yang patuh," kata Aim.

Selanjutnya, Tax Payer Community dapat menjadi penyeimbang pemerintah. Keseimbangan sama artinya dengan check and balances. Kita turut bersama-sama mengawasi pemanfaatan dan penggunaan anggaran agar efisien dan tepat sasaran, menutup celah terjadinya korupsi.