PajakOnline.com—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat mewujudukan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit seperti pandemi Covid-19. Untuk menghadapi ancaman krisis tahun 2023 ini, kolaborasi tersebut harus terus dilakukan.
"Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Ini tentu merupakan sebuah kinerja yang luar biasa. Namun, dalam proses pemulihan kita juga melihat adanya tantangan-tantangan baru," kata Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan industri Cikarang, kemarin.
Menurutnya, tahun ini tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dia mengatakan, dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi.
Untuk melewati kondisi tersebut, dia menuturkan, pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat.
Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
"Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri," katanya.
Upaya tersebut terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada 2021, yang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada 2021 secara umum lebih baik dibandingkan 2020. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan penerima fasilitas dalam menghadapi krisis yang diprediksikan terjadi pada tahun ini.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1 persen dan pada perusahaan KITE meningkat 3 persen. Dari sisi investasi, penambahan investasi pada 2021 meningkat sebesar Rp103 milliar di perusahaan KB dan Rp30,59 milliar di perusahaan KITE.
Untuk indirect economic activity, di 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional. Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78 persen), sektor perdagangan (165,32 persen), makanan (173,62 persen), dan transportasi (128,52 persen). Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52 persen), disusul transportasi (55,58 persen), perdagangan (35,04 persen), dan akomodasi (24,64 persen).
