TRENDING
Pemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 TriliunPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitPemerintah Hitung Penyesuaian PTKP, Besaran Baru Belum DiputuskanPajak Marketplace Tak Jadi Dipungut Hari Ini, DJP Tetapkan Mulai 1 November 2026Coretax Resmi Tinggalkan Skema Delta, Mulai Hari Ini Pembetulan SPT Gunakan Mekanisme ReplacePenerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Capai Rp48,24 Triliun hingga Agustus 2026Kurs Pajak Terbaru Ditetapkan, Dolar AS Naik Jadi Rp17.863DJP Gandeng 5 Bank dan 1 Fintech, Pungut PPN Transaksi Digital Luar NegeriTidak Lagi Pakai Kartu Izin Praktik, Verifikasi Konsultan Pajak Kini Lewat CoretaxPemkab Blitar Apresiasi Wajib Pajak dalam Gebyar Blitax Award 2026BPPK Buka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, Kuota Hanya 50 PesertaPajak Jadi Penopang Utama Penerimaan Negara dalam APBN 2027, Target Capai Rp2.593,35 TriliunDelapan Prioritas Utama Pemerintah dalam APBN 2027, Cek!APBN 2027 Disahkan, Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Nomor Tanda Terima Elektronik

Redaksi PajakOnline · 22 Des 2023, 13.00 WIB · pajakonline.com

PajakOnline.com—Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) merupakan elemen informasi yang Anda temukan dalam Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterima setelah berhasil melaporkan pajak. Seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, BPE adalah dokumen digital yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak yang juga menjadi bukti terlaksananya e-Filing.

Dengan penjelasan tersebut, NTTE bisa dikatakan sama dengan BPE. Namun dalam praktiknya, seringkali wajib pajak mengeluhkan berbagai masalah terkait nomor tanda terima elektronik ini, salah satunya adalah antrean NTTE yang terlalu panjang. Pernahkah Anda mengalami hal yang sama?

Cara Mendapatkan NTTE

Untuk mendapatkan nomor tanda terima elektronik ini, Anda perlu menyelesaikan kewajiban lapor pajak yang dilakukan secara online.

Setelah menyelesaikan lapor pajak, Anda akan menerima BPE dari DJP yang disertai dengan sejumlah serial angka nomor tanda terima elektronik.

NTTE/BPE mempunyai fungsi sebagai tanda bukti kalau Anda berhasil melaksanakan e-Filing. Perbedaannya dengan BPS (Bukti Penerimaan Surat) atau ‘Bukti Kuning’ yang diterima jika Anda melaporkan pajak secara manual, BPE akan tersimpan dengan aman dalam sistem database sehingga terhindar dari risiko rusak atau terselip di antara dokumen lainnya.

E-Filing atau lapor pajak menjadi salah satu kewajiban pajak wajib pajak. Setelah melakukan hitung dan setor, wajib pajak harus melaporkan pajaknya pada negara, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan secara langsung dengan mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar atau secara online melalui laman DJP.

Ketika sudah melakukan e-Filing, wajib pajak akan mendapatkan bukti. Jika melapor secara offline, Anda akan mendapatkan BPS. Sedangkan jika melapor secara online, Anda akan mendapatkan BPE atau NTTE. Jadi, apa hubungan antara NTTE dan e-Filing? Ketika selesai melaksanakan e-Filing, Anda akan mendapatkan NTTE.

Masalah yang sering dihadapi berkaitan NTTE

1. Status BPE/NTTE “Kurang Bayar”

Jika mendapatkan nomor tanda terima elektronik dengan status “Kurang Bayar”, artinya Anda perlu membayar atau melunasi nominal pajak yang tertera pada bukti penerimaan tersebut. Status “Kurang Bayar” pada BPE/NTTE adalah nominal pajak pada SPT Masa pajak bulan tersebut.

2. Antrean NTTE yang terlalu panjang

Pernah mendengar istilah kalau BPE atau NTTE Anda sedang dalam antrean? Sebenarnya, hal ini terjadi lantaran banyaknya wajib pajak yang melaporkan pajaknya pada hari yang sama sehingga membuat sistem DJP selaku penerbit BPE tersendat. Perlu diketahui, kapasitas server dan kemampuan sistem DJP masih terbatas. Jadi ketika ‘dibanjiri’ pengunjung yang melaksanakan satu tugas secara bersamaan (belum lagi ditambah dengan wajib pajak yang melakukan aktivitas lainnya), server dan sistem akan melambat untuk memproses seluruh permintaan wajib pajak.

Untuk menghindari antrean NTTE yang terlalu panjang, Anda dapat mencoba melapor pajak setidaknya 3 hari sebelum batas waktu pelaporan. Dengan begitu, penerbitan nomor tanda terima elektronik tidak akan tersendat.

3. Tanggal Lapor BPE Tidak Sama dengan Tanggal Klik

Pernah menerima BPE dengan tanggal lapor yang tertera berbeda dengan tanggal klik? Ada beberapa alasan yang menyebabkan perbedaan tanggal ini. Pertama, sedang terjadi eror pada sistem penerbitan BPE. Kedua, adanya kendala pada file CSV. Alternatif untuk menghindari atau meminimalisir perbedaan tanggal ini, dimohon untuk tidak melakukan pelaporan ulang dan meng-klik “Lapor”. (Wiasti Meurani)