TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Status PKP Dongkrak Kredibilitas dan Akses Pasar, Berikut Keuntungannya bagi Pengusaha

· ·

Status PKP Dongkrak Kredibilitas dan Akses Pasar, Berikut Keuntungannya bagi Pengusaha

PajakOnline | Status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kini semakin diminati kalangan pelaku usaha, seiring upaya pemerintah memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mendorong digitalisasi administrasi perpajakan.

Kami merangkum manfaat utama menjadi PKP, dengan data terbaru.

1. Hak Mengkreditkan PPN Masukan

PKP berwenang mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, sehingga beban pajak yang efektif hanya selisihnya. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat meminimalkan biaya pajak atas bahan baku dan jasa penunjang usaha.

2. Akses Fasilitas Insentif Pajak

Selain hak kredit pajak, PKP dapat memanfaatkan fasilitas restitusi (pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN) serta PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk ekspor, yang mendukung likuiditas dan daya saing produk di pasar global.

3. Peningkatan Kredibilitas dan Peluang Bisnis

Dengan bukti kepatuhan yang tercermin dalam Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), perusahaan dianggap legal secara hukum dan tertib membayar pajak. Survei internal industri menunjukkan 78% korporasi besar lebih memilih bermitra dengan PKP demi kemudahan penerbitan faktur dan pengakuan biaya.

4. Akses Tender Pemerintah dan Lelang Besar

Regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah umumnya mensyaratkan status PKP untuk menjadi peserta. Dengan demikian, PKP memperoleh kesempatan lebih luas dalam meraih kontrak pengadaan berskala besar.

5. Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara

Kontribusi PPN terhadap APBN terus meningkat:
Pada 2019, penerimaan PPN mencapai Rp531 triliun atau 34% dari total penerimaan pajak nasional sebesar Rp1.546 triliun. Semakin banyak pelaku usaha menjadi PKP, semakin besar potensi penerimaan negara untuk mendanai belanja publik.

Fakta/DataTerkini

Per 6 Februari 2025: Sebanyak 689.650 PKP telah memiliki sertifikat elektronik untuk penerbitan Faktur Pajak digital
pajak.go.id

Januari–Februari 2025: Lebih dari 58 juta faktur PPN berhasil diterbitkan melalui e‑Faktur, menandakan percepatan adopsi transaksi elektronik di kalangan PKP.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, pengusaha—terutama yang telah beromzet di atas Rp4,8 miliar per tahun—didorong untuk segera mendaftarkan diri sebagai PKP.

Berita lainnya di Headlines