TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Nunggak Utang Pajak, Kantor Pajak Blokir Rekening Pelaku Usaha Rp320 Juta

·

Nunggak Utang Pajak, Kantor Pajak Blokir Rekening Pelaku Usaha Rp320 Juta

PajakOnline.com—Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Utara memblokir rekening milik wajib badan pajak karena belum melunasi utang pajak senilai Rp320 juta ke kas negara.

Juru Sita Pajak KPP Madya Dua Jakarta Utara Rigel Fernaldi Ardana mendatangi Bank Mandiri Cabang Ketapang Indah untuk berkoordinasi melakukan pemblokiran rekening wajib pajak.

"Perusahaan yang menunggak pajak adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi dengan tunggakan sebesar Rp320 juta,” katanya, dikutip hari ini..

Rigel mengatakan pemblokiran rekening bank dilakukan karena penunggak pajak tak kunjung membayar utang pajak. Padahal pihak KPP Madya Dua Jakarta Utara sudah melakukan penagihan secara persuasif tetapi tak mempan, jadi otoritas pajak melakukan penagihan aktif dengan memblokir rekening perusahaan. Untuk itu, penagihan aktif diawali dengan memberikan surat paksa.

Jika dalam kurun 2x24 jam setelah dilayangkan surat paksa, kemudian wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka petugas pajak berwenang menyita aset ataupun saldo rekening milik penunggak pajak.

"Tujuan pemblokiran tersebut adalah sebagai bentuk penagihan aktif atas utang pajak yang belum dipenuhi sampai dengan dilaksanakannya penagihan pajak dengan surat paksa," kata Rigel.

Ia menjelaskan KPP dan Bank Mandiri sudah berkoordinasi memblokir rekening wajib pajak. Mekanisme pemblokiran juga dijalankan sesuai ketentuan dalam PER-24/PJ/2014.

"Diharapkan proses pemblokiran rekening wajib pajak berjalan lancar, memberikan hasil yang diharapkan, di mana wajib pajak segera melunasi utang pajak yang menjadi tanggungan,” tutupnya.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines