TRENDING
DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo SigitDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPMI Manufaktur Indonesia Kembali Ekspansif, Tembus 52,4Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS, Pasar Dibayangi Tekanan GlobalEnam Pihak Ditunjuk Pungut PPN dalam Transaksi Digital Luar NegeriPendaftaran USKP Periode III 2026 Dibuka, Jadi Ujian Mengulang Terakhir Masa TransisiTarif Bunga Sanksi Pajak Oktober 2026 Turun, Ini RinciannyaPemungutan PPh Pasal 22 Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026Pemerintah Mulai Terapkan SPP-TDLNPrabowo Rombak Kabinet Merah Putih, 18 Pejabat Dilantik: Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Pimpin KSPDPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Optimalisasi PAD, Bapenda Batam Buka Layanan Pendaftaran NOP

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam membuka layanan pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP), hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan capaian pajak asli daerah (PAD).

Kepala Bapenda Kota Batam Raja Azmansyah menyebutkan NOP merupakan syarat untuk membayar pajak bumi bangunan, perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Namun hingga saat ini masih banyak pemilik bangunan yang belum mengantongi NOP, sehingga belum bisa membayarkan pajak.

Terdapat beberapa wilayah, kata dia, yang belum mengantongi NOP salah satunya bangunan yang ada di kampung tua.

"Mereka yang mendapatkan penerbitan sertifikat dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik Kementerian ATR/BPN," ungkap Raja Azmansyah.

Raja menjelaskan ada juga wilayah yang baru keluar penetapan lokasi (PL), sehingga untuk mendata ini pihaknya akan membuka layanan sebagai upaya optimalisasi capaian pajak daerah.

"Kalau jumlah berapa objek pajak yang belum punya NOP kami belum sempat survei. Sebenarnya sebagian wilayah kampung tua sudah, namun ada yang belum. Ini yang akan kami segerakan," katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan untuk memenuhi layanan perpajakan, Bapenda akan menggunakan bus Sarana Informasi Bus Interaksi Pajak (Si Bijak) untuk menjangkau lokasi, sehingga memudahkan bagi warga yang ingin mengurus NOP. "Warga nantinya cukup membawa surat-surat terkait objek pajak yang dimiliki, misalnya sertifikat tanah yang sudah dikeluarkan BPN Kota Batam sebagai bukti legalitas objek pajak," ucap dia.

"Surat yang berhubungan dengan objek pajak dibawa saja, sekalian nanti KTP pemilik yang sesuai dengan surat tanah. Kalau pelayanan sudah dibuka, silakan bawa ke lokasi," sambung Raja.

Tercatat pada tahun ini PBB-P2 ditargetkan sebesar Rp258 miliar, dan yang sudah terealisasi mencapai 70 persen atau Rp182 miliar.

Menurutnya, dengan adanya optimalisasi layanan ini, dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah dari PBB-P2. "Kami optimistis bisa melampaui target, karena tahun lalu kami juga surplus untuk target PAD. Semoga tahun ini bisa lebih baik," pungkasnya. (Azzahra Choirrun Nissa)