TRENDING
KPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu AturanKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1DJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026, Wajib Pajak Diminta Siapkan Bukti PendukungPengadilan Pajak Umumkan Antrean Layanan Hari Ini, Wajib Pajak Diminta Perhatikan JadwalSebanyak 25 Aset Sitaan Pajak Senilai Rp17,8 Miliar di Kalbar Segera DilelangSebanyak 420.000 Wajib Pajak Orang Pribadi Kena PPh 35%Harga Minyak Tembus USD100, Risiko Ekonomi Global dan Indonesia MeningkatBank Dunia Naikkan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 Menjadi 5,2%Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Digelar 12 Oktober 2026, Peserta Diminta Siapkan Perangkat dan JaringanKurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935DJP Kejar Target Pajak Rp2.593,35 Triliun pada 2027, Ini StrateginyaBSU Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja Segera Disiapkan, Syarat dan Jadwal Pencairan Masih Menunggu Aturan
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Pajak Bertutur 2021, Suryo Utomo: Ciptakan Generasi Emas Taat Pajak

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar acara Pajak Bertutur 2021 bertema Generasi Muda Sadar Pajak Wujud Bela Negara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Pajak Bertutur menjadi program unggulan DJP untuk membangun kesadaran akan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Menurut Suryo, pengenalan kesadaran pajak sejak dini menjadi upaya strategis mempersiapkan generasi muda yang taat pajak di masa depan.

"Saat ini Indonesia diberikan berkah bonus demografi. Maka generasi muda perlu dipersiapkan menjadi generasi emas yang akan memajukan bangsa. Program ini (Pajak Bertutur) mampu mewujudkan generasi emas Indonesia yang taat pajak," kata Suryo dalam acara Pajak Bertutur 2021 yang disiarkan melalui akun media sosial DJP via Youtube hari ini, Rabu (25/8/2021).

Suryo menyebutkan, program Pajak Bertutur merupakan bagian dari agenda inklusi perpajakan yang sudah dilakukan DJP sejak tahun 2017. Upaya menanamkan kesadaran pajak membutuhkan kerja sama antar instansi, termasuk perguruan tinggi dan komponen masyarakat. Oleh karena itu, DJP terus memperluas kerja sama inklusi perpajakan.

Sejak 2014 hingga 2020 sudah banyak kementerian/lembaga yang menjalin kerja sama dengan DJP untuk meningkatkan kesadaran pajak. Kerja sama pertama kali dijalin DJP dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014, serta Kementerian Riset dan Teknologi pada 2016.

Kerja sama juga dilakukan dengan Kemendagri, Kemenag, dan Kemenhan. Selain itu, inklusi perpajakan juga ikut melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Terbuka pada 2018.