TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Setoran PPS Capai Rp3,5 Triliun, Tidak Pasang Target Tapi Mau Banyak

·

Setoran PPS Capai Rp3,5 Triliun, Tidak Pasang Target Tapi Mau Banyak

PajakOnline.com—Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sudah berjalan 2,5 bulan ini telah mengumpulkan Rp3,5 triliun. Angka tersebut didapat dari 25 ribu wajib pajak peserta PPS.

"Jumlah pajak yang disetorkan Rp3,5 triliun lebih," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam acara Sosialisasi UU HPP di Palembang, Sumatera Selatan, belum lama ini.

Pemerintah tidak memasang target jumlah pajak yang dikumpulkan. Begitu juga dengan jumlah wajib pajak yang ikut PPS. "Kami tidak pasang target, tapi kami mau banyak," kata Suryo Utomo.

Suryo meminta wajib pajak memanfaatkan kesempatan yang hanya 6 bulan di tahun ini. "Kalau tidak melapor, kami memiliki akses info dari perbankan dan bisa melakukan penyisiran," katanya.

PPS merupakan kelanjutan dari program Tax Amnesty. Hanya saja, bedanya PPS ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan ini dibuat dalam rangka membangun ketaatan para Wajib Pajak. "Ini kami lakukan untuk membangun basis kepatuhan yang lebih," kata Suryo Utomo.

Berdasarkan data dari laman pajak.go.id, tercatat ada 24.711 wajib pajak yang telah mengikuti PPS dengan 27.955 surat keterangan. Adapun nilai pengungkapan harta mencapai telah mencapai Rp34,5 triliun. Tercatat, deklarasi dari dalam negeri sebesar Rp30,1 triliun. Sedangkan deklarasi dari luar negeri mencapai Rp2,3 triliun.

Adapun dari total tersebut, jumlah harta yang diinvestasikan ke instrumen surat berharga negara (SBN) mencapai Rp2,08 triliun. Pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp3,56 triliun.

Berita lainnya di Headlines